Penyuapnya Mau Disidang, Bupati Klaten Yakin Segera Menyusul

Reporter

Tersangka dugaan suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Sri Hartini tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 11 Januari 2017. Bupati Klaten nonaktif tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan tersangka Suramlan. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Klaten - Pengacara Bupati Klaten Sri Hartini, Deddy Suwadi, mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak lama lagi akan melimpahkan berkas dan barang bukti milik kliennya kepada jaksa penuntut umum. “Enggak lama lagi, mungkin hanya berselang dua pekan setelah pelimpahan berkas Suramlan,” kata Deddy saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Februari 2017.

Suramlan yang dimaksud kuasa hukum Sri Hartini adalah Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten nonaktif yang ditangkap tangan bersama Bupati Klaten. Pada Senin, 27 Februari 2017, berkas perkara Suramlan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Pada hari yang sama, Suramlan dipindahkan penahanannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Baca: Berkas Dilimpahkan, Penyuap Bupati Klaten Segera Disidangkan

Meski berkas perkara Suramlan dan Sri Hartini terpisah, Deddy mengatakan proses persidangan keduanya diperkirakan akan berjalan beriringan. Sebab, keduanya terlibat dalam kasus yang sama, yaitu Suramlan sebagai tersangka pemberi suap dan Hartini sebagai tersangka penerima suap.

“Saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan keduanya hampir semuanya sama. Bu Hartini juga akan menjadi saksi dalam persidangan Suramlan,” kata Deddy. Ia yakin tak lama lagi kliennya akan segera menyusul Suramlan, dipindahkan ke LP Kelas 1 Semarang.

Hartini dan Suramlan ditahan KPK sejak 31 Desember 2016, sehari setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten. Saat OTT di rumah dinas Hartini, tim KPK menemukan uang Rp 2,08 miliar, US$ 5.700, dan Sin$ 2.035.

Baca: Masa Penahanan Ditambah, Bupati Klaten Ingin Segera Disidang

Saat menggeledah rumah dinas Hartini pada 1 Januari, tim KPK menemukan uang Rp 3 miliar dari lemari kamar Andy Purnomo. Andy adalah anak sulung Hartini yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Klaten. Pada 18 Januari, KPK memperpanjang masa penahanan Hartini dan Suramlan selama 40 hari.

Perpanjangan masa penahanan tahap pertama itu berlaku sejak 20 Januari hingga 28 Februari 2017. Pada Jumat, 24 Februari 2017, KPK kembali memperpanjang masa penahanan Hartini selama 30 hari yang berlaku sejak 1 hingga 30 Maret 2017.

“Kami masih menjalankan penyidikan untuk satu tersangka (Hartini) dan akan menjalankan penuntutan untuk satu orang (Suramlan),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Tempo via WhatsApp pada Selasa sore, 28 Februari 2017.

Febri menambahkan, saat ini KPK masih terus mempelajari fakta yang ada dalam kasus suap pengisian jabatan di Klaten. “Termasuk indikasi keterlibatan pihak lain,” kata dia.

DINDA LEO LISTY






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

48 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

4 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

22 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.