Ryamizard Resmikan Pusdiklat Bela Negara, Ini Fasilitasnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan Pusat Diklat Bela Negara di Desa Cibodas, Rumpin, Bogor, 28 Februari 2017. AP/Yohanes Paskalis

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan Pusat Diklat Bela Negara di Desa Cibodas, Rumpin, Bogor, 28 Februari 2017. AP/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Desa Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor. Pusdiklat yang didirikan pada 2014 lalu itu telah selesai masa pembangunannya.

    Peresmian dilakukan Ryamizard dengan pengguntingan pita, pembukaan selubung nama gedung Gajah Mada yang menjadi gedung komando Pusdiklat Bela Negara, dan penandatanganan prasasti peresmian pusdiklat.

    "Kami sadar kader Bela Negara harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. (Pusdiklat) ini sudah lebih dari memadai dan sangat luar biasa," ujar Ryamizard di Pusdiklat Bela Negara, Selasa, 28 Februari 2017.

    Baca: Pemerintah Siapkan Payung Hukum Bela Negara

    Pusdiklat tersebut, kata dia, berdiri di atas lahan seluas 21,3 hektar. Dana pembangunan yang tak disebut jumlahnya itu direalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019.

    "Saya bilang Kepala Badan Diklat (Kemhan), kalau masih ada tanah kosong lagi, beli saja. Perluas, uang ada," ucap Ryamizard.

    Dari pantauan Tempo, Pusdiklat Bela Negara dilengkapi dengan fasilitas, seperti gedung kantor, lapangan latihan, lapangan olahraga, rumah dinas, poliklinik, aula serba guna, dan masjid. Ada pula sejumlah barak berkapasitas total 360 orang yang digunakan sebagai lokasi istirahat peserta bela negara.

    "Saya minta semua personel merawat fasilitas sebaik-baiknya agar bermanfaat. Bisa juga dipakai kementerian lain dan apa saja, yang penting untuk bela negara," kata Ryamizard.

    Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Hartind Asrin menyebutkan lokasi pusdiklat tersebut sudah dimanfaatkan untuk serangkaian pelatihan kader bela negara pada 2016 hingga awal 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan meski pembangunan dan kelengkapan pusdiklat saat itu belum rampung.

    Masyarakat yang dilatih berasal dari berbagai kalangan, seperti pegawai kementerian dan lembaga, lingkungan perguruan tinggi, serta anggota organisasi masyarakat.

    YOHANES PASKALIS

    Baca juga:
    Rizieq Saksi di Sidang Ahok, FPI: Ini Penting dan Bersejarah
    Proyek RS Sumber Waras, Sandiaga Akan Bentuk Tim Transisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.