Bom Bandung dan Jejak Deradikalisasi Teman Pengajian Pelaku  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Polisi menyergap terduga pelaku teror bom di kantor Kelurahan Cicendo, Bandung, Senin, 27 Februari 2017. PRIMA MULIA

TEMPO.CO, Jakarta -Ada yang menarik dari jejak salah satu pelaku teror bom panci di Lapangan Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Senin pagi 27 Januari 2017, Yayat Cahdiyat.

Salah satu kawan almarhum Yayat, Agus Marshal, sudah bertobat. Hal itu dikatakan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, saat berbincang dengan koresponden Tempo, Senin malam, 27 Februari 2017.

Diketahui Agus dan Yayat Cahdiyat pernah satu kelompok pengajian di Cikampek, Jawa Barat. Namun belakangan kedua pria asal Purwakarta itu berpisah.

Baca : Kisah 2 Siswa SMA Ajak Duel Pembawa Bom Panci di Cicendo

Dalam upaya "menjinakan" teroris yang baru keluar dari penjara, Bupati Dedi punya cara tersendiri. "Yang kami lakukan dengan pendekatan deradikalisasi," katanya.

Deradikalisasi tersebut, ungkap Dedi, dengan mengajak si mantan teroris masuk ke dalam pendidikan di Sekolah Idiologi yang digagasnya dan kini telah berjalan selama dua tahun. "Alhamdulillah, mantan teroris Agus Marshal, sekarang sudah sadar dan tak pernah melakukan aksi-aksi terorisme lagi," jelas Dedi.

Agus dan Yayat, sebelumnya terlibat dalam aksi perampokan mobil Avanza di jalan raya Kaliasin, Cikampek yang dananya dipakai buat kegiatan teroris. Akibat kasus tersebut, Agus lalu dipenjara selama empat tahun dan Yayat selama tiga tahun.

Keduanya juga pernah melakukan pelatihan paramiliter di hutan Janto, Aceh dan polisi melakukan penahanan terhadap keduanya. Tetapi, kemudian keduanya dibebaskan.
Agus, bahkan beberapa kali dijadikan nara sumber dalam sesi diskusi program deradikalisasi di Institut Idiologi untuk berbagi pengalamannya agar para generasi muda yang dididik di sekolah berwawasan kebangsaan dan idiologi Pancasila itu, tidak terpancing ajakan-ajakan gerakan radikalisme dan terorisme terutama melalui dunia maya.

"Agus faham betul soal itu. Dan, dia memberikan kiat agar generasi muda Purwakarta tidak terjebak gerakan radikalisme dan terorisme yang pernah dilakukannya," tutur Dedi lagi.

Setelah mengikuti pendidikan deradikalisme itu, Agus, kini, menjadi mengerti ihwal pentingnya wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hidup bahagia bersama keluarganya di Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Purwakarta.

Simak juga : Sidang Ahok, Ribuan Simpatisan GNPF dan FPI Diperkirakan Ikut Hadir

Menurut Dedi, persoalan yang dihadapi mantan teroris, di mana pun, selepas dari penjara adalah kehilangan kehidupan. Sebab itu, Dedi kemudian memberi Agus modal untuk beternak termasuk menjamin biaya kehidupan sehari-hari keluarganya, sebelum dia bisa usaha mandiri.


Agus pun membenarkan klaim yang disampaikan Dedi. "Saya kini lebih senang jadi peternak saja," katanya. Ketika ditanya soal hubungannya dengan Yayat, ia mengungkapkan, "Sebelumnya, memang kami kawan sepengajian di majelis taklim Marshal, Cikampek."

Pasca keluar penjara, Agus mengaku mengambil jalan hidup masing-masing. "Saya tidak tahu lagi Yayat berada dimana dan aktif dalam kegiatan apa," jelasnya. Dia hanya mengetahui bahwa Yayat orang Purwakarta. Tapi, Purwakartanya dimana, Agus juga menyatakan tidak tahu.



NANANG SUTISNA






Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

7 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

7 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

9 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

21 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

23 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

35 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

42 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi


Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

49 hari lalu

Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pemerintah daerah di perbankan masih tinggi atau sebesar Rp 212,4 triliun.


Durasi Penyelamatan Tim SAR Terbatas, tapi Bisa Diperpanjang

29 Juli 2022

Durasi Penyelamatan Tim SAR Terbatas, tapi Bisa Diperpanjang

Meski operasi telah ditutup, namun Tim SAR dapat kembali bekerja berdasarkan usul Kepala Kantor SAR kepada Kepala Basarnas.