Kunjungan Raja Arab, JK: Di Pertanian, Saudi Hanya Punya Dana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Arab Saudi, Salman. Kayhan Ozer/Press Presidency Press Service via AP, Pool

    Raja Arab Saudi, Salman. Kayhan Ozer/Press Presidency Press Service via AP, Pool

    TEMPO.CO, Makassar - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia bukan untuk membicarakan persoalan kerja sama di bidang pertanian.

    Sebab, ia menuturkan investasi di bidang pertanian memerlukan skill, teknologi, modal, dan sumber daya manusia. Sedangkan Arab Saudi tak memiliki skill yang mumpuni, hanya punya modal.

    Baca: Raja Arab Bakal Teken Kerja Sama Penanganan Radikalisme

    "Kita tidak bicarakan itu dengan Raja Salman. Kan Saudi tidak akan pernah tertarik di sektor pertanian karena Saudi hanya punya dana," ucap Kalla saat pertemuan dengan gubernur se- Sulawesi di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Senin sore, 27 Februari 2017.

    Menurut Kalla, orang yang ingin berinvestasi di bidang pertanian harus memiliki skill untuk mengawasinya. Saat ditanya apakah ada sektor lain yang akan dikerjasamakan Indonesia dengan Saudi, Kalla mengatakan belum ada pembicaraan mengenai hal itu. "Intinya, pertanian di sini beda dengan di Saudi. Sekarang belum ada pembicaraan," ucapnya.

    Simak: Pengamanan Raja Arab, Kapolri Sebut Ketat, Rahasia, dan Waspada

    Karena itu, kedatangan Kalla di Sulawesi Selatan tidak berkaitan dengan kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Meskipun di Sulawesi memiliki sektor pertanian yang baik.

    Diketahui, Raja Salman akan membawa rombongan sekitar 1.500 orang dan tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada Rabu, 1 Maret 2017, dan dijemput langsung Presiden Joko Widodo. Rencananya, seusai acara kenegaraan pada 1-3 Maret, rombongan Raja Salman akan berlibur ke Bali hingga 9 Maret 2017.

    DIDIT HARIYADI

    Baca juga: Kapolri : Pelaku Bom Bandung Jaringan Jemaah Ansharut Daulah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.