Proyek Pasar Besar, KPK Memeriksa Anak Wali Kota Madiun

Reporter

Kejaksaan Negeri Madiun menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) di Jalan Jendral Sudirman, Kota Madiun, 3-04 2012. Yang menghabiskan APBD 2010-2011 Rp76,5 miliar. Tempo/ISHOMUDDIN

TEMPO.CO, Madiun - Bonie Laksmana, anak sulung Wali Kota Madiun, Jawa Timur nonaktif Bambang Irianto menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Bhara Makota, Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Senin, 27 Februari 2017. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Bambang dalam pembangunan pasar besar.

Ditemui sejumlah jurnalis di sela pemeriksaan, Bonie tidak berkomentar saat ditanya ihwal kedatangannya. Ia juga bungkam ketika disinggung tentang materi pemeriksaan. Kader Partai Demokrat ini hanya melempar senyum sembari terus melangkahkan kakinya untuk masuk ke gedung Bhara Makota.

Baca juga: Wali Kota Madiun Dijerat KPK, Demokrat Tak Beri Advokasi  

Selain Bonie, KPK juga memintai keterangan sejumlah pihak lain. Sedikitnya tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun juga diperiksa. Mereka adalah Yuliana, Armaya, dan Istono yang sama-sama politisi dari Partai Demokrat.

Pihak lain yang juga didatangkan ke ruang pemeriksaan adalah Purwanto Anggoro Rahayu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum sekaligus ketua panitia lelang proyek pembangunan pasar. Saat ini Ipung, panggilan Purwanto telah pensiun.

Ipung tidak bersedia memberikan keterangan kepada jurnalis seputar pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK kepada dirinya. “Ke sana saja (ke penyidik),’’ ujar dia sembari tersenyum ditemui di sela pemeriksaan.

Pihak lain yang dimintai keterangan oleh KPK adalah Sekretaris Madiun Putra Football Club (MPFC) yakni Harminto. Menurut dia, penyidik lembaga antirasuah menanyakan tentang perusahaan Wali Kota Madiun noaktif. “Itu saja, udah,’’ ujar pria yang bekerja di perusahaan milik Bambang Irianto itu singkat.

Penyidik KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam tiga perkara. Pertama, ia diduga menerima hadiah terkait dengan pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009–2012. Nilai proyek itu mencapai Rp 76, 523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009–2012.

Baca juga: Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal  

Setelah itu, Bambang ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp 50 miliar dari sejumlah satuan kerja perangakat daerah dan pengusaha. Duit hasil gratifikasi dan korupsi itu diduga dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham. Semua aset itu disimpan atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Penyidik pun menetapkannya sebagai tersangka pencucian uang.

NOFIKA DIAN NUGROHO






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

2 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

15 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.