Masa Penahanan Ditambah, Bupati Klaten Ingin Segera Disidang

Reporter

Bupati Klaten non aktif Sri Hartini meninggalkan Gedung KPK sebelum menjalani pemeriksaan di Jakarta, 1 Februari 2017. KPK memperpanjang masa penahanan Sri Hartini yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK untuk penyelesaian penyidikan kasus dugaan suap di jajaran Pemkab Klaten. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Klaten - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memperpanjang masa penahanan Bupati Klaten Sri Hartini, tersangka penerima suap dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

“Masa penahanan Bu Hartini diperpanjang selama 30 hari, mulai berlaku tanggal 1 sampai 30 Maret,” kata pengacara Hartini, Deddy Suwadi, saat dihubungi Tempo pada Senin, 27 Februari 2017.

Simak : Syarat KPK jika Sri Hartini Ingin Jadi Justice Collaborator

Deddy mengatakan, perpanjangan masa penahanan selama 30 hari itu juga berlaku untuk Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten Suramlan, tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama dengan Hartini. Perpanjangan masa penahanan itu disampaikan KPK pada Jumat pekan lalu.

Hartini dan Suramlan ditahan KPK sejak 31 Desember 2016, sehari setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten. Saat OTT di rumah dinas Hartini, tim KPK menemukan uang Rp 2,08 miliar, US$ 5.700, dan Sin$ 2.035.

Pada 1 Januari 2017, tim KPK kembali menemukan uang Rp 3 miliar dari lemari kamar Andy Purnomo di rumah dinas Hartini. Andy adalah anak sulung Hartini yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Klaten. Hingga kini Andy masih berstatus saksi dalam kasus yang menyeret ibunya.

Pada 18 Januari, KPK memperpanjang masa penahanan Hartini dan Suramlan selama 40 hari. Perpanjangan masa penahanan tahap pertama itu berlaku sejak 20 Januari - 28 Februari. “Besok sudah habis masa perpanjangan penahanan pertamanya. Kalau Bu Hartini inginnya segera disidang biar kasusnya cepat selesai,” kata Deddy.

Baca : Suap Bupati Klaten, KPK Periksa Anggota Dewan hingga Bidan

Hingga Senin siang, Tempo belum berhasil meminta konfirmasi pada Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Meski nomornya aktif, Febri belum mengangkat saat dihubungi berkali-kali. Pada Selasa pekan lalu, Febri mengatakan KPK bisa memperpanjang masa penahanan Hartini jika KPK penyidik masih memerlukan keterangan dari saksi-saksi.

Menurut Febri, KPK masih mendalami asal-usul uang yang ditemukan saat OTT dan saat penggeledahan rumah dinas Hartini. “Kami belum bisa menyampaikan kapan berkas perkaranya (Hartini dan Suramlan) dilimpahkan ke pengadilan. Kalau sudah dekat, pasti kami sampaikan,” kata Febri.

DINDA LEO LISTY






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

39 detik lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

6 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

19 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

21 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.