PGI Bantah Disebut Siap Berkati Jasad Muslim Pendukung Ahok

Reporter

Juru Bicara Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow (tengah) menjawab pertanyaan awak media terkait rusuh Tolikara di Kantor PGI, Jakarta, 18 Juli 2015. Mereka meminta lembaga independen membentuk tim ivestigasi terkait terjadinya bentrokan antara Jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan umat Muslim yang sedang menunaikan Salat Ied di Tolikara, Papua. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja–Gereja Indonesia (PGI) membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa PGI menyatakan kesiapannya untuk memberkati jenazah umat muslim pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Berita tersebut tidak benar, bohong atau hoax. Sebab PGI tidak pernah membuah pernyataan seperti itu baik secara lisan maupun tertulis,” ujar Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 26 Februari 2017.

Baca juga: Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga

Jeirry mengatakan berita itu disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ingin memperkeruh serta mengganggu suasana kerukunan kehidupan keagamaan. Mereka, kata Jeirry, memanfaatkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang masih berlangsung dan berlanjut ke putaran kedua.

Jeirry berujar Pilkada adalah peristiwa politik untuk memilih pemimpin atau kepala daerah dari sebuah daerah. Menurut dia, PGI sebagai lembaga keagamaan tidak pernah terlibat dalam urusan politik praktis, apalagi dalam hal memberikan dukungan untuk pasangan calon tertentu.

“Maka kami meminta agar semua pihak tidak terprovokasi dan tidak menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai macam media yang ada,” katanya.

Secara khusus, PGI berharap agar umat Kristen tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai macam provokasi seperti ini, serta tetap berkomitmen menjaga kerukunan dan toleransi hidup dengan umat beragama lainnya.

GHOIDA RAHMAH






Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.


Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.


Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.


MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.


MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.


MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.


Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.


MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.


MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.