Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KY Pelajari Vonis Bebas Bupati Rokan Hulu Nonaktif Suparman

image-gnews
Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi. ANTARA FOTO
Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Pekanbaru - Komisi Yudisial memantau proses persidangan kasus suap anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) Riau 2014 yang berujung vonis bebas terdakwa Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman. Juru Bicara KY Farid Wajdi berjanji mempelajari jalannya proses sidang vonis bebas Suparman yang telah dipantau Tim Penghubung KY mulai dari pembuktian hingga putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru tersebut.

"Kami akan pelajari hasil laporan pantauan tim penghubung terlebih dulu sebelum memutuskan tahap selanjutnya," kata Farid pada Minggu, 26 Februari 2017.

Baca juga: Suap APBD Riau, Bupati Rokan Hulu Divonis Bebas

Menurut Farid, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang diatur dalam peraturan internal KY, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan dikaji terlebih dulu. Jika ditemukan bukti-bukti awal adanya dugaan pelanggaran kode etik, dia menambahkan, akan diteruskan dengan investigasi dan pemeriksaan para pihak termasuk pelapor, saksi dan terlapor.

"Jadi kami mohon harap bersabar, karena harus mempelajari terlebih dahulu laporan dari teman-teman penghubung," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 23 Februari, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menyatakan Suparman tidak bersalah dalam kasus dugaan suap APBD-P Riau. "Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum," kata hakim ketua, Rinaldi Triandiko, di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hakim Rinaldi juga memulihkan hak-hak Suparman berupa kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Menurut Rinaldi, Suparman tidak terbukti menerima hadiah atau janji dari Gubernur Riau Annas Maamun, yang telah diberhentikan dan berstatus tersangka. Adapun janji tersebut berupa fasilitas perpanjangan masa penggunaan kendaraan dinas serta uang Rp 155 juta. Saat itu, Suparman masih menjabat anggota DPRD Riau 2009-2014.

Seusai pembacaan vonis, Suparman, yang mengenakan kemeja batik, langsung bersujud syukur. Ratusan masyarakat Rokan Hulu yang menyaksikan sidang menyambutnya dengan haru."Semua atas doa masyarakat, tunggu saya di Rokan Hulu," ujar Suparman.

RIYAN NOFITRA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Rokan Hulu, Riau Beroperasi Komersial

4 Mei 2023

Pekerja memeriksa pipa gas metan di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biogas berkapasitas 700 kilowatt di Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara  V Terantam, Kabupaten Kampar, Riau (4/3/2019).  ANTARA FOTO/FB Anggoro
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Rokan Hulu, Riau Beroperasi Komersial

PT Pasadena Biofuels Mandiri mengoperasikan secara komersial (COD) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Herman Hery. antaranews.com
Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, di Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

17 September 2018

64 Ketua pengadilan tingkat banding melaporkan salah satu komisioner di Komisi Yudisial (KY) ke Polda Metro Jaya, Senin 17 September 2018. TEMPO/Lani Diana
Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

Komisioner KY ungkap keluhan hakim soal pungli untuk kejuaraan tenis di Bali. Para Ketua Pengadilan membantah dan adukan sang komisioner.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

30 Juni 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

Seusai terpilih, Jaja Ahmad Jayus mengatakan Komisi Yudisial atau KY punya tugas berat, yakni menjaga peradilan tetap bersih.