Narkoba Marak di Lapas, Keakraban Petugas Bisa Berujung...

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi. prolife.org.nz

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami tak menampik maraknya peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan saat ini. Fenomena itu menurut dia tak hanya dipicu masuknya narkoba dari luar, namun juga karena faktor internal.

Dia pun menyesalkan lemahnya mental sebagian petugas lapas, dalam menghadapi warga binaan.

"Kami sering bilang (petugas) jangan permisif, jangan sampai punya hubungan dekat (dengan narapidana)," kata Sri Puguh di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Februari 2017.

Keakraban petugas lapas dan warga binaan, menurut Utami bisa berujung pada pelanggaran.

"Misalnya pegawai tanpa sadar meminjamkan ponsel (pada penghuni lapas). Itu transaksi sedang terjadi, petugas diberi imbalan, kadang malah tanpa imbalan," ujar Utami.

Baca : Narkoba Kerap Tembus Lapas, Ditjen Pemasyarakatan: Ada `Pengkhianat`

Penghuni lapas, kata dia, memiliki kecenderungan mendekati pegawai yang bermental lemah. "Pasti sudah diamati kelompok mana yang lemah (untuk dijadikan perantara)."

Utami berujar tak akan segan-segan menindak pegawai yang terlibat transaksi narkoba di lapas. Dia memaparkan adanya 200 petugas yang menerima sanksi pada 2015, dan 30 petugas pada 2016.

"Pada 2017 sudah 6 pegawai diproses. Itu tak ada toleransi, kami buktikan dengan pemberian hukuman disiplin baik tingkat ringan, menengah, dan berat yaitu pemecatan," kata Utami.

YOHANES PASKALIS

Simak pula : Lawatan Raja Arab, Angkasa Pura I: Rute ke Bali Mungkin Akan Terganggu






Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

2 jam lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

5 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

21 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

23 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

23 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

23 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari