Atasi Kekurangan Penjaga, Ditjen Lapas Karyakan Purnawirawan  

Reporter

Ilustrasi Lapas terbakar. TEMPO/Soetana Monang Hasibuan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM berusaha mengatasi kekurangan sumber daya manusia untuk menjaga lembaga pemasyarakatan. Sejumlah upaya dilakukan, di antaranya memberdayakan anggota TNI yang akan memasuki masa pensiun, dan peningkatan kualitas teknologi.

Pemberdayaan purnawirawan TNI ini dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan TNI. “Saat ada pegawai TNI yang akan menjadi purnawirawan, bisa masuk ke tempat kami (membantu penjagaan lembaga pemasyarakatan)," kata Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Februari 2017.

Baca:  
Razia di Rutan, Petugas Temukan Sejumlah Benda Tajam
Enam Napi LP IIA Abepura Jayapura Kabur, Ini Nama Mereka
Koruptor Tak Lagi Disatukan di LP Sukamiskin

Para purnawirawan TNI ini berstatus tenaga honorer. Sistem alih tugas ini, dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan perbandingan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi.

Sumber daya manusia lembaga pemasyarakatan tak bertambah. “Berkurang ya, karena setiap tahun banyak yang pensiun."

Baca juga:
Ahok-Djarot Dilaporkan Soal Wi-Fi Al-Maidah, Ini Kata Polisi
Raja Saudi Berkunjung, Legislator Berharap Kuota Haji Naik

Ada pula rencana peningkatan kualitas teknologi untuk mengatasi kecilnya jumlah penjaga lembaga pemasyarakatan. Teknologi diyakini bisa mendorong pengawasan LP yang lebih transparan. "Kami upayakan pengawasan dari satu tempat, sehingga tak perlu petugas mondar-mandir.”

Utami mengakui anggaran pengadaan teknologi ini tidak kecil. Namun penggunaan teknologi ini diusulkan agar mudah memantau pergerakan warga binaan di dalam kamar masing-masing.

Usulan alih tugas ini juga diungkapkan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Franky Sompie. Usul itu juga didasari faktor keterbatasan tenaga di Imigrasi. Kemkumham mengusulkan agar prajurit TNI yang akan pensiun diperbantukan sebagai pegawai keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

YOHANES PASKALIS






SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

16 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

16 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

16 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

18 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

18 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

18 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

18 hari lalu

Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

PPP akan mulai melakukan rekruitmen calon legislatif yang sebelumnya sudah didekati oleh PPP.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

18 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.