Menteri Khofifah Salurkan Bansos Nontunai di Kalimantan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat Peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur, Jakarta, 23 Februari 2017. pada tahun ini akan dilakukan uji coba kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat Peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur, Jakarta, 23 Februari 2017. pada tahun ini akan dilakukan uji coba kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Banjarbaru - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan segera menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan nontunai perdana di Kalimantan.

    Khofifah akan meluncurkan program perdana bantuan PKH nontunai di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Ahad, 26 Februari 2017.

    “Mulai bulan ini ada delapan kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan sekaligus merupakan penyaluran bantuan PKH nontunai pertama di Kalimantan. Kami ingin memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Khofifah setelah meresmikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan di Kota Banjarbaru, Sabtu, 25 Februari 2017.

    Khofifah menggencarkan pola pendistribusian bantuan sosial nontunai atas masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Presiden Joko Widodo. Sebab, kata Khofifah, penyaluran bantuan nontunai dapat menghindari perilaku korupsi sekaligus mengajak KPM gemar menabung.

    “Kami ingin memberikan edukasi kepada KPM bahwa data dan intervensi penyaluran bansos (bantuan sosial) semakin diintegrasikan serta berbasis perbankan, yang artinya nontunai. Pendamping PKH yang dulu mengawal bansos tunai, sekarang pendamping PKH harus dapat skill baru lagi,” kata Khofifah. Dia menambahkan, Balai Besar Diklat Kesos sekaligus sebagai tempat menempa ilmu pendamping PKH di Kalimantan.

    Khofifah berharap pendamping PKH makin piawai mengedukasi KPM tentang prosedur teknis pencairan bansos nontunai dan mengajak KPM sadar menabung. Menurut dia, pendamping PKH harus mengetahui sebaran agen penyalur bantuan nontunai itu.

    “Pada 2017, ada 3 juta KPM yang menerima bantuan nontunai, tersebar di 200 kabupaten dan 98 kota se-Indonesia. Delapan di antaranya di Kalimantan Selatan,” kata dia.

    Khofifah telah menunjuk Bank Rakyat Indonesia untuk membentuk keagenan yang menyokong program bansos nontunai di Kalimantan. Khofifah mengatakan ada 12.500 KPM di Kalimantan Selatan yang bakal menerima bantuan PKH nontunai dengan nominal Rp 1.890.000 per keluarga.

    Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor merespons positif atas penyaluran bansos nontunai perdana di wilayahnya. Sahbirin akan mendukung program pemerintah pusat itu dengan birokrasi daerah. “Kami sinergikan dengan Dinas Sosial,” kata Sahbirin.

    DIANANTA P. SUMEDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.