RUU Perlindungan TKI Mandeg, Fahri Hamzah Ungkap Sebabnya

Reporter

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai mandegnya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lantaran belum adanya titik temu di internal pemerintah. Ini terkait kewenangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Kementerian Tenaga Kerja.

"BNP2TKI ingin agar memiliki kewenangan secara penuh sehingga mereka bisa bertanggung jawab penuh dari awal, hulu, sampai hilir penempatan terhadap TKI," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017. Peran ini, kata dia, yang juga diharapkan oleh Dewan.

Baca: TKI di Hong Kong, Fahri Hamzah: Instansi Tumpang-tindih

Fahri, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI, menyatakan dewan mendukung penguatan BNP2TKI sebagai lembaga otonom. "Jadi penyiapan tenaga kerja, penempatan, sampai perlindungan, termasuk ketika kembali, menjadi wewenang BNP2TKI," ujar dia.

Fahri juga menyarankan, agar Kementerian Tenaga Kerja berfokus mengatur pekerja luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan mewadahi pendidikan calon tenaga kerja dengan memanfaatkan dana pendidikan sejak di desa. "Ini problem yang di tingkat pemerintah belum selesai sehingga tarik ulur terus," ujar dia.

Baca: Moratorium Dinilai Tak Efektif Lindungi TKI

Ia pun berharap pemerintah segera menghasilkn titik temu soal kewenangan ini. Sebab, menurut dia, undang-undang ini memberikan kepastian perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Segera disepakati dan segera berhadapan dengan DPR, jadi masa sidang berikutnya bisa jadi Undang-undang," ujar dia.

Selain memproteksi tenaga kerja, Fahri menilai undang-undang ini bisa menjadi dasar pemerintah menciptakan sistem dan hubungan dengan negara tujuan pengiriman TKI. "Jangan uangnya kita mau, tapi orangnya tidak kita lindungi," ujar dia.

ARKHELAUS W.


Simak pula: Ganjar Keluarkan Izin Semen Rembang, Mendagri: Boleh Saja






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

7 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

15 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

1 hari lalu

Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, menyebut pemerintah serius menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Bahkan, Jaleswari menyebut pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan pembahasan tentang UU PPRT.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

2 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.