Delapan Anggota DPRD Madiun Kembalikan Uang Korupsi Pasar

Reporter

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta -Delapan anggota DPRD Madiun mengembalikan uang yang berkaitan dengan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang menyeret Walikota Madiun Bambang Irianto. "Jumlah yang dikembalikan variatif, berkisar Rp20-70 juta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 24 Februari 2017.

Total sekitar Rp370 juta masuk ke rekening penampungan KPK. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK mengusut perkara korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun tahun anggaran 2009-2012. Bambang tak hanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, tetapi juga tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang. Bambang diduga menghapus jejak aliran dana korupsi dengan membelanjakan, mentransfer, menitipkan, hingga menghibahkan uang itu.

Baca:
Kasus Korupsi Pasar, Wali Kota Madiun Ditetapkan ...
KPK Sita Faktur Pembelian Mobil Mewah Wali Kota ...

Dalam aksinya menghapus aliran dana korupsi, Bambang disebut menyetor sejumlah uang ke anggota DPRD Madiun. Walhasil, ketika Bambang ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah anggota mulai beramai ramai mengembalikan uang yang diterima dari Bambang.

Febri menghimbau agar anggota DPRD lain yang menerima uang korupsi ini juga melakukan hal yang sama. Meski pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana, kata Febri, KPK akan mempertimbangkan sikap kooperatif itu dalam pengusutan. "Kami akan pelajari lebih lanjut uang yang diduga berasal dari Bambang."

Baca juga:
Ahok-Djarot Dilaporkan ke Polisi Soal Wi-Fi Al-Maidah
Ma'ruf Amin MUI: Saya Tolak Menemui Keduanya, Ahok dan Anies 

Ditanyai siapa saja anggota DPRD yang mengembalikan uang dan apakah salah satunya ketua DPRD, Febri enggan menjawab. Menurutnya, nama mereka belum bisa diungkap dalam masa penyidikan ini.

Febri menambahkan bahwa selain menerima uang dari anggota DPRD, KPK juga telah menyita beberapa aset yang berkaitan dengan Bambang. Beberapa di antaranya adalah emas batangan, tanah, dan bangunan berupa ruko.

"Emas batangan disita saat penggeledahan di rumah Bambang.” Dalam penyidikan, KPK juga menyita sejumlah mobil mewah dari rumah dan rumah dinas termasuk rumah anaknya.

ISTMAN MP






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

13 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.