Cuti Ahok-Djarot Putaran Kedua Pilkada, Mendagri Belum Pasti

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Ombudsman untuk membahas pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa, Kamis, 16 Februari 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Denpasar - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diharuskan cuti kembali jika lolos pada putaran kedua dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah memutuskan kampanye untuk putaran kedua.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih perlu menimbang pelaksana tugas gubernur. Mengenai kemungkinan Sumarsono kembali menjabat pelaksana tugas gubernur DKI, Tjahjo enggan banyak komentar. "Ya hati-hati, jadi belum tahu. Kami menunggu KPU dulu (cuti Ahok-Djarot)," katanya seusai kunjungan di Gedung Graha Sewaka Dharma, Denpasar, Jum'at, 24 Februari 2017.

Baca:
Lepas Plt Gubernur DKI, Ini Laporan Kerja Sumarsono ...
Hari Terakhir Menjabat, Ini Kegiatan Plt Gubernur Jakarta

Basuki-Djarot kini telah menjabat kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Pasangan calon itu menjabat kembali pada 12 Februari 2017. Ketentuan cuti bagi inkumben itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Baca juga:
Raja Arab ke Bali: Pesan 7 Hotel, Tarif Rp 20 Juta per Malam 
Cina Agresif Membuat Pulau Buatan, Ini Tanggapan JK

Mengenai hak angket yang diajukan empat Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN yang mempertanyakan kebijakan Kemendagri mengangkat kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tjahjo tidak mau mengomentari itu. "Tanya saja ke DPR."

Mendagri Tjahjo tetap mempersilakan fraksi di DPR untuk melanjutkan proses hak angket. "Saya tidak ada persiapan (menghadapi DPR)."

BRAM SETIAWAN






Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

1 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

1 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

4 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

6 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

8 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

8 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Anies Baswedan Dipanggil oleh KPK, Rocky Gerung: Rasuna Said Fashion Week

8 hari lalu

Anies Baswedan Dipanggil oleh KPK, Rocky Gerung: Rasuna Said Fashion Week

Rocky Gerung meminta pendukung Anies Baswedan tak usah berdemo tetapi melihat saja Anies berjalan di KPK layaknya pergelaran Rasuna Said Fashion Week.