Dirjen Pajak Disebut di Dakwaan Suap Pajak, JK: Baru Dugaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi korban banjir bandang di Bima, Nnusa Tenggara Barat, 28 Desember 2016. TEMPO/Akhyar

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi korban banjir bandang di Bima, Nnusa Tenggara Barat, 28 Desember 2016. TEMPO/Akhyar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai perihal terseret-nya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi ke dalam perkara suap pegawai pajak. Menurut Kalla, keterlibatan Ken masih sebatas dugaan.

    "Ini kan baru dugaan-dugaan, biar nanti dibuktikan proses hukum," ujar Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jumat, 24 Februari 2017.

    Baca juga: Suap Pejabat Pajak, KPK Buktikan Peran Adik Ipar Jokowi

    Ken disebut dalam dakwaan Ramapanicker Rajmohan Nair, terdakwa kasus suap pegawai pajak Handang Soekarno terkait kebijakan Tax Amnesty. Dalam dakwaan tersebut, Ken disebut bertemu dengan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, yang diduga mengatur penyuapan Handang oleh Rajmohan.

    Sejauh ini, peran Ken dalam rangkaian peristiwa penyuapan tersebut masih ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, dalam dakwaan, tidak disebutkan kenapa Ken bertemu Arif dalam rangkaian peristiwa penyuapan Handang. Ken pun  terus mengelak ketika ditanyai soal pertemuannya dengan Arif. "Soal ini saya enggak mau komentar. Sudah ada yang mengurus," kata Ken di Gedung DPR pada 20 Februari lalu.

    Jusuf Kalla melanjutkan bahwa pemerintah juga tidak khawatir kasus itu akan mempengaruhi kebijakan Tax Amnesty yang disinggung dalam perkara itu. Ia malah menganggap unsur Tax Amnesty dengan perkara penyuapan itu tidak berkaitan erat satu sama lain.

    Karena menyakini tidak ada keterkaitan yang erat antara Tax Amnesty dengan perkara suap yang menyeret Ken, Jusuf Kalla pun merasa pemerintah tak perlu mencopot Ken untuk menjaga citra kebijakan Tax Amnesty. "Kita lihat saja nanti persoalannya," ujar ia.

    Ditanyai lebih lanjut apakah benar pemerintah sempat menimbang untuk mencopot Ken dari jabatannya atau bahkan tidak mengangkatnya menjadi Dirjen Pajak karena rekam jejak bermasalah, JK tidak membantah ataupun membenarkan. Ia hanya berkata bahwa hal itu urusan internal.

    "Itu sih urusan internal pemerintah," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.