Pilkada 2017, Eks Pemimpin KPK: Kepala Daerah Bukan ATM

Reporter

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, bertatap muka dengan awak media di hari terakhir masa jabatannya di gedung KPK, 16 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengamati berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak 2017 yang dilakukan di 101 daerah. Ada keprihatinan yang ia rasakan. "Selama ini, pilkada lebih sebagai ajang oligarki, pemodal membeli jabatan publik," kata Busyro. Ditambah lagi, ucap dia, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak reformatif dan diperparah lagi dengan permisifikasi masif masyarakat. "Khususnya demoralisasi dengan money politic atau politik uang."

Baca juga: Status WA Eks Pemimpin KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal

Melalui proses demokrasi pemilihan langsung, Busyro mengakui muncul beberapa kepala daerah yang sukses menjadi pemimpin karena faktor integritas. "Ada kepala-kepala daerah yang sukses menjadi pemimpin karena faktor integritas yang bersangkutan dan basis dari keluarga," ujar salah satu anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.   

Menurut Busyro, keluarga menjadi pilar dan pengawal penentu integritas kepala daerah tersebut. Kepala daerah terpilih, tutur dia, seharusnya melibatkan elemen masyarakat sipil dalam partisipasi proses pembangunan. "Kepala daerah jenis ini tidak disandera pemodal dan parpol, sehingga tidak menjadi ATM (automatic teller machine) siapa pun,” katanya.

Silakan baca: Kasus Ipar Jokowi, Busyro:Semoga KPK Makin Ekstra Independen

Namun yang ia sayangkan, kebanyakan kepala daerah menjadi bagian dari kepentingan pemodal dan partai politik. "Diperparah oleh KKN serta tidak melibatkan civil society organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil," ucap Busyro.

Selain itu, masih lemahnya kontrol organisasi masyarakat sipil membuat pilkada tidak akan menjadi praktek demokrasi kualitatif. "Melainkan proses degradasi kualitas demokrasi itu sendiri," ujar Busyro.

S. DIAN ANDRYANTO

Simak: Ma'ruf Amin MUI: Saya Tolak Menemui Keduanya, Ahok dan Anies  







5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

6 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

22 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

22 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah