Indonesia Tegaskan Inalum Siap Kelola Tambang Freeport

Reporter

Editor

Abdul Malik

Menko Maritim yang juga pejabat lama Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Ignasius Jonan resmi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin jajaran Kementerian ESDM. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Pemerintah Indonesia siap mengelola tambang PT Freeport Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang, seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Apalagi, saat ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang membentuk holding.

BUMN Inalum direncanakan menjadi perusahaan induk membawahkan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT Timah (Persero) Tbk (TINS). “Pemerintah bisa kelola Freeport, ada Inalum. Tergantung Menteri BUMN, tapi sudah diexercise," ujar Luhut saat ditemui usai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

Baca : Freeport Kasih Waktu 120 Hari, Jonan: Kita Beri 6 Bulan Nego

Kesiapan ini, kata Luhut, jika pemerintah memenangkan gugatan yang dilayangkan Freeport ke arbitrase internasional. "Bisa saja konsorsium, tergantung melihatnya saja," kata Luhut. Menurut Luhut, Inalum sanggup mengambil alih pengelolaan Freeport.  "Sangat sanggup, itu kan bukan green field," ucap Luhut.

Saat ini pemerintah sedang dalam proses perundingan dengan Freeport Indonesia mengenai peralihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson, sebelumnya menyatakan telah memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Sebab Freeport masih tetap mempertahankan untuk mengacu pada kontrak karya (KK). Waktu 120 hari tersebut terhitung dari pertemuan terakhir kedua belah pihak pada Senin, 13 Februari 2017.

Baca : Wapres JK Beda Pendapat dengan ESDM Soal Divestasi Freeport  

Jika tidak selesai, maka Freeport akan melanjutkan persoalan ini ke arbitrase internasional. Adkerson menuding pemerintah melanggar ketentuan KK Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Freeport pun menolak mengubah statusnya menjadi IUPK dengan dalih membutuhkan kepastian untuk kelancaran investasi tambang bawah tanah sebesar US$ 15 miliar hingga 2041. Perusahaan itu juga menolak kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Baca : Potensi Freeport Cabut dari Indonesia Dinilai Sangat Kecil  

Pada 11 Januari 2017 lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat  atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa disingkat PP Minerba.

PP ini menegaskan perusahaan pemegang KK harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter maka dilarang ekspor. Kemudian jika ingin tetap ekspor harus mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Dengan menjadi IUPK, maka Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun ini.

GHOIDA RAHMAH | ADITYA BUDIMAN






Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

53 hari lalu

Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport itu.


Luhut: Jika Ditanya Kapan Hidup Paling Bahagia, Saya Jawab saat Masih Jadi Tentara

53 hari lalu

Luhut: Jika Ditanya Kapan Hidup Paling Bahagia, Saya Jawab saat Masih Jadi Tentara

Luhut mengaku titik yang paling membuatnya bungah adalah saat menjadi tentara.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

57 hari lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

28 September 2022

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.


Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

1 September 2022

Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

Jokowi mengaku senang karena 99 persen dari total karyawan yang mengendalikan teknologi ini asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua.


Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

1 September 2022

Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

Jokowi sudah menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining tersebut.


Jokowi Ingin Papua Jadi Provinsi Olahraga

31 Agustus 2022

Jokowi Ingin Papua Jadi Provinsi Olahraga

Melihat bakat-bakat muda di Papua, Jokowi menginginkan agar penggemblengan bakat olahraga itu sudah dimulai sejak dini.


Jokowi Tiba di Papua, Bakal Kunjungi Lokasi Tambang Freeport Indonesia

30 Agustus 2022

Jokowi Tiba di Papua, Bakal Kunjungi Lokasi Tambang Freeport Indonesia

Jokowi pertama akan meresmikan Papua Football Academy binaan PT Freeport Indonesia di Istora Papua Bangkit, Jayapura.


Freeport Bangun Lapangan Terbang Pesawat Perintis di Kampung Aroanop Mimika

4 Agustus 2022

Freeport Bangun Lapangan Terbang Pesawat Perintis di Kampung Aroanop Mimika

PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun lapangan terbang perintis di kampung Aroanop, Kabupaten Mimika, Papua.


Korea-Indonesia MTCRC Jalin Kerja Sama Maritim dengan UNHAS

3 Agustus 2022

Korea-Indonesia MTCRC Jalin Kerja Sama Maritim dengan UNHAS

Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) memperluas kerja sama dengan instansi pendidikan Universitas Hasanuddin (UNHAS).