Terganjal Aturan BKN, 921 PNS Kehutanan Sulawesi Selatan Belum Gajian

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 921 pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan belum menerima gaji selama tiga bulan. Alasannya karena surat keputusan mutasi yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga kini belum terbit.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Ashari Fakhsarie Radjamilo mengakui dengan adanya perampingan se-Indonesia membuat perangkat daerah belum bisa mencairkan anggaran untuk gaji pegawai.

Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengatur efisiensi dan efektivitas. "Sementara ini kita lakukan penyesuaian bagi perangkat daerah yang dirampingkan," tutur dia, Jumat, 24 Februari 2017.

Baca: Anggaran Mepet, Bengkulu Hentikan Pembayaran Tunjangan PNS

Sedangkan persoalan gaji, kata Ashari, pemerintah telah menyodorkan SK pengalihan dari BKN ke masing-masing perangkat daerah.

"Kemarin (Kamis, 23 Februari 2017) sudah kita serahkan SK pengalihan dari BKN. Tapi masih ada kabupaten yang belum, seperti Kabupaten Tana Toraja dan Maros, sekitar 144 orang," kata Ashari.

Ashari menjelaskan persoalan gaji PNS bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan saja, melainkan di seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, ia mendesak BKN agar segera menyelesaikan persoalan administrasi. "Kita terus mendesak BKN agar cepat menerbitkan SK-nya," ucap dia.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Tamzil membenarkan bahwa anak buahnya memang belum menerima gaji selama tiga bulan. Menurut dia, 921 pegawai yang belum menerima gaji tersebut mayoritas yang bertugas sebagai polisi kehutanan. "Penyebab pastinya kita belum tau," kata Tamzil.

Simak juga: Ahok Lebih Pilih Kerja ketimbang Cuti Kampanye, Ini Sebabnya

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa PNS yang belum menerima haknya merupakan pegawai yang berstatus pindahan, yakni dari pegawai daerah menuju provinsi. Apalagi, Tamzil melanjutkan, 921 PNS tersebut awalnya merupakan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditugaskan di daerah, tapi sekarang beralih atau berpindah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Tamzil, hal itu terjadi karena mengikuti aturan baru, mengikuti penerapan organisasi perangkat daerah (OPD) baru sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pemerintah daerah. "Saat ini yang sudah ada SK mutasinya itu baru berkisar 258 pegawai," tuturnya.

DIDIT HARIYADI






RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

2 hari lalu

RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuka lowongan kerja bagi lulusan sarjana (S1) untuk semua jurusan.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

4 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

7 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

14 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

14 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

17 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

18 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar CPNS dan PPPK 2022

20 hari lalu

Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar CPNS dan PPPK 2022

Pendaftaran CPNS akan kembali dibuka pada pekan ketiga dan keempat September 2022. Apa saja syarat dan bagaimana cara mendaftarnya?


Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

20 hari lalu

Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

ASN profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi


BKN Terima 4.750 Soal SKD CASN 2022, Apa Saja yang Akan Diujikan?

20 hari lalu

BKN Terima 4.750 Soal SKD CASN 2022, Apa Saja yang Akan Diujikan?

BKN telah menerima jumlah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk tes CASN 2022. Seleksi ini akan dimulai pada pekan ketiga bulan September.