KPK Larang Media Pencatut Nama KPK di Papua Barat

Reporter

Gedung KPK. TEMPO/ Bagus Prasetiyo

TEMPO.CO, Sorong - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang media massa di Provinsi Papua Barat menggunakan nama maupun logo KPK, setelah mendapat laporan ada oknum yang menamakan medianya KPK.

Ketua Tim Koordinator Supervisi KPKAdlinsyah Nasution, Sorong, Jumat, 24 Februari 2017 mengatakan pihaknya mendapat laporan bahwa di Papua Barat masih ada oknum wartawan yang menamakan medianya KPK.

Dia mengatakan, KPK tidak mengizinkan lembaga mana pun termasuk pers di Papua Barat menggunakan nama maupun logo KPK. Karena itu, kata Adlinsyah, apabila ada pers yang menggunakan nama maupun logo KPK di Provinsi Papua Barat, masyarakat dapat melaporkan langsung kepada KPK maupun kepolisian terdekat agar diproses hukum.

"Tidak hanya pers, apabila ada LSM dan lembaga mana pun yang menggunakan logo maupun nama KPK adalah ilegal dan masyarakat dapat melaporkan agar diproses hukum," ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, KPK berencana membuka kantor perwakilan di Provinsi Papua Barat, namun sampai saat ini belum dibuka. Tapi, saampai saat ini KPK tidak memiliki personel yang membantu menjalankan tugas pemberantasan korupsi di daerah terutama di kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat.

"Apabila ada oknum-oknum atau pun lembaga mana pun di daerah yang mengaku menjalankan tugas KPK, jangan percaya karena itu adalah bentuk penipuan," ujar Adlinsyah, menegaskan.

ANTARA

Simak:
Polri Perlu Jelaskan Kasus Antasari ke Publik
Diduga Intervensi KPK, Dirjen Pajak Memilih Irit Bicara






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

6 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

21 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

21 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

23 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah