Sebut Syarat Calon Pengganti Patrialis, Ketua MK: Hidupnya...

Reporter

Hakim MK Maria Farida seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Selain Maria Farida, KPK juga memeriksa Ketua MK Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dan Hakim MK Aswanto sebagai saksi mengenai kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Sukoharjo - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan siapa saja bisa mendaftar sebagai calon hakim MK pengganti Patrialis Akbar. Namun, pendaftar tersebut harus memenuhi persyaratan.

"Kriteria calon hakim MK yang bagus adalah yang hidupnya sudah selesai, enggak pengin apa-apa,” kata Arief saat ditemui setelah menghadiri pengukuhan Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH, M Hum sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Kamis, 23 Februari 2017.

Baca juga: Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi

Pada 25 Januari lalu, publik dikejutkan berita penangkapan Patrialis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan suap. Suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Akibat kasus itu, Patrialis diberhentikan tidak hormat. Dengan diberhentikan tidak hormat, MK kekurangan satu kursi hakim usulan pemerintah. Karena itu, pendaftaran calon pengganti Patrialis dibuka sejak Rabu lalu.

Disinggung ihwal sepinya peminat calon pengganti Patrialis karena citra MK sudah buruk di mata publik, Arief berujar, “Korupsi enggak hanya di MK kan. (Korupsi) itu di mana-mana. Itu kebetulan personalnya. Enggak ada ketua lembaga atau mana saja yang mengatakan MK buruk kok,” ujar Arief.

Sebelumnya, pada 2 Oktober 2013, KPK juga menangkap Ketua MK Akil Mochtar karena kasus suap dalam sengketa pilkada. Menurut Arief, operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK terhadap Akil Mochtar dan Patrialis tidak mencoreng nama baik MK. “Itu masalah personal, orangnya,” katanya.

DINDA LEO LISTY






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

18 jam lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

1 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

2 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

15 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

16 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

16 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

31 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).