Diduga Intervensi KPK, Direktur Jenderal Pajak Memilih Irit Bicara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi memberi respons dingin atas dugaan bahwa dia mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyelidikan suap pajak. KPK saat ini masih terus mengembangkan kasus suap yang menjerat Handang Soekarno, bawahan Ken di Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian membawa pula nama Arif Budi Sulistyo, ipar Presiden Joko Widodo.

    "Saya tidak ada komentar soal itu, biarkan proses hukum berjalan," kata Ken singkat saat ditemui setelah menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan; Kementerian Informasi dan Teknologi; Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kantor pusat PBNU, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

    Baca juga:
    KPK Resmi Tahan Kasubdit Ditjen Pajak
    Siapa Arif, Ipar Presiden Jokowi yang Muncul dalam Suap Pajak?

    Saat ditanyai mengenai kedekatannya dengan Johny Sirait, Ken memilih bungkam dan segera meninggalkan kantor PBNU dengan mobil dinasnya. Johny Sirait merupakan Ketua Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing. Rajamohanan, tersangka kasus suap pajak, mengaku telah diperas Johny dalam persoalan hukum yang menjeratnya.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan Direktorat saat ini hanya fokus menjalankan tugas pokok lebih dulu. Hestu enggan menjawab, apakah Direktorat sudah melakukan pemeriksaan internal terkait dengan tuduhan Rajamohanan. "No comment, kami fokus pada pekerjaan dulu. Tunggu saja proses hukumnya," katanya.

    FAJAR PEBRIANTO

    Simak:
    Ipar Jokowi & Suap Pajak (1), Ternyata Arif Pernah Diperiksa
    Ipar Jokowi & Suap Pajak (2), KPK: Tertutup Sih Enggak...



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.