Dibelit Hutang Rp 200 M,Balikpapan Tak Anggarkan Dana Banjir

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi banjir. REUTERS/Enny Nuraheni

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balipapan, Kalimantan Timur berkonsentrasi dalam pelunasan hutang anggaran 2016 yang mencapai Rp 200 miliar. Sejumlah program kota terpaksa dikesampingkan guna menyelesaikan hutang pembayaran proyek proyek tahun lalu ini.

“Sementara ini fokusnya masih pembayaran hutang hutang Balikpapan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Alorante, Jumat, 24 Februari 2017.

Tara mengatakan, penanggulangan banjir Balikpapan membutuhkan alokasi yang tinggi guna pembebasan lahan, normalisasi sungai hingga pembangunan bendali. Sementara itu, menurutnya anggaran Balikpapan hanya berkisar Rp 1,7 triliun yang sudah teralokasi untuk belanja rutin dan belanja publik.

Baca : Banjir Bandang Hantam Bandung Barat

Pemkot Balikpapan, menurut Tara sudah mengidentifikasi 50 titik rawan banjir yang harus mendapatkan penanganan secepatnya. Sementara ini, Pemkot Balikpapan terpaksa menundanya menunggu mata anggaran tahun sesudahnya.

“Tahun ini untuk penanggulangan banjir tidak ada, karena kita harus bebaskan tanah dulu dan perlu dana yang besar. Normalisasi juga terkendala. Sementara belum ada dana penanggulangan banjir, tapi tidak tahu nanti kalo diperubahan,” terangnya.

Tara menyebutkan, rencana revitalisasi Sungai Ampal yang setidaknya membutuhkan anggaran Rp 90 miliar. Sungai ini mengalami penyempitan akibat proses sedimentasi dari hulu.

“Nanti diusulkan diperubahan kalo situasinya memungkinkan. Nanti dibahas dimusrenbang mana yang prioritas. Dari perhitungan diperlukan Rp 90 miliar untuk normalisasi, itu belum tanahnya,” tandasnya.

Simak juga : Ahok-Djarot Dilaporkan ke Polisi Soal Wifi Al-Maidah

Penanganan banjir menurutnya harus dilakukan secara bertahap, mengingat biaya yang sangat besar dan penyelesaian lahan yang tidak mudah. Sehingga prosesnya memakan waktu seperti revitalisasi sungai Ampal.

Pemkot katanya sudah memiliki konsep penanganan banjir lewat sistim pembangunan bendungan pengendali. Balikapapn membutuhkan sebanyak 13 bendali untuk mengendalikan debit air sungai yang menuju ke laut.

“Saat ini baru 3 bendungan pengendali (bendali) yang sudah terbangun di Lapangan Tennis dua, dan satu bendali ada di Kampung Timur,” ungkapnya.

SG WIBISONO






10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

4 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

11 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

12 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

12 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

14 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

26 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

28 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

40 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

47 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi


Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

54 hari lalu

Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pemerintah daerah di perbankan masih tinggi atau sebesar Rp 212,4 triliun.