Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla: Indonesia Tak Terlibat Kasus Kim Jong-nam

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Indonesia tidak terlibat secara politik dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) bernama Siti Aisyah.

"Jelas, kami tidak di situ, dalam artian secara politik. Kalau Korea Utara, jelas politis. Jadi selalu akan bertentangan," kata Kalla di pesawat kepresidenan BAE-RJ 85 dalam perjalanan dari Bali menuju Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

Sebelumnya, Kepolisian Malaysia melaporkan empat warga negara Korea Utara yang diduga terlibat pembunuhan tersebut sempat singgah ke Jakarta sebelum kembali ke negaranya.

Baca juga: Malaysia Belum Beri Akses Pengacara Bertemu Siti Aisyah

Kalla menjelaskan, saat ini, fokus pemerintah Indonesia adalah memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan untuk WNI asal Serang Banten yang ditahan polisi Malaysia karena diduga terlibat pembunuhan Kim Jong-nam itu. "Kami sekarang tinggal menunggu saja proses hukumnya," kata dia.

Sebelumnya, Wapres menyampaikan Siti merupakan korban rekayasa atau penipuan politis dalam upaya pembunuhan saudara tiri Kim Jong-un itu.

Terkait dengan upaya pemerintah Indonesia membantu Siti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, yang salah satu warganya juga diduga terlibat, dan Menteri Luar Negeri Malaysia di sela-sela pertemuan retret menteri ASEAN di Boracay, Filipina.

Dalam pertemuan dengan Menlu Malaysia Dato Sri Anifah dan Menlu Vietnam Panh Binh Minh tersebut, Retno menekankan pentingnya otoritas Malaysia untuk segera membuka akses kekonsuleran bagi WNI yang ditahan karena hukumnya wajib sesuai dengan Konvensi Wina. Hingga saat ini, otoritas Malaysia belum memberikan izin kepada staf Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan pengacara yang ditunjuk untuk menemui Siti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Korea Utara Minta Siti Aisyah dan Wanita Vietnam Dibebaskan

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan memberikan pendampingan kepada Siti. Meski Siti tak terdaftar secara resmi sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia, hal itu tidak menghalangi usaha pembebasan.

“Kami support. Terutama, sekarang ini yang mendesak akses kekonsuleran. Semua WNI, terlepas TKI atau bukan, negara akan hadir membela segala persoalan,” kata Hanif di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyatakan sebenarnya Siti tidak terdaftar sebagai TKI berdasarkan data Kementerian Luar Negeri. “Sesuai dengan data paspor, (Siti) tidak bekerja di Malaysia dan tidak tercatat sebagai TKI di Malaysia," kata Arrmanatha, Kamis.

Meski demikian, kementerian telah meminta Malaysia segera membuka akses kekonsuleran bagi Siti sesuai dengan aturan mengenai akses konsuler dalam Konvensi Wina 1963. "Sudah kewajiban negara yang menahan memberikan informasi kepada negara yang WNI-nya ditahan. Di situ (Konvensi Wina 1963) Pasal 36, ada kata ‘without delay (tanpa penundaan)’," ujar Arrmanatha.

Baca juga: Ini Peran Diplomat Korea Utara dalam Membunuh Kim Jong-nam

DESTRIANITA | YOHANES PASKALIS | ANTARA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

23 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

31 hari lalu

ilustrasi meditasi (pixabay.com)
Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan lelah adalah ketika hati dan pikiran tidak nyambung. Bagaimana penjelasannya?


SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

35 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dalam peresmian Museum dan Galeri SBY*Ani di Pacitan. YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

"Kami sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kami miliki," ucap SBY.


AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

36 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. AHY juga menyampaikan bahwa putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke-45 tahun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

AHY bersama Annisa Pohan telah tiba di Pacitan sejak Selasa malam untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.


Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

37 hari lalu

Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung soal Perang Rusia-Ukraina dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI.


SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

37 hari lalu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat, dengan salah satu tujuannya ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

SBY dan AHY dipastikan tak hadir dalam sidang tahunan MPR RI hari ini. Keduanya sedang berada di Pacitan, Jawa Timur.


Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

43 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA
Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

Golkar dan PAN secara terang-terangan sebut mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Begini respons Anies.


Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

50 hari lalu

Golkar 2 Agustus 2023
Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

Menurut Airlangga, Golkar saat ini memasuki langkah terakhir


Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

52 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Bendahara Umum Dito Ganinduto (kanan) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar mulai mereda. Sejumlah tokoh dan DPD se-Indonesia menyatakan penolakan rencana munaslub untuk ganti Airlangga Hartarto.


Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap Alasannya

52 hari lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap Alasannya

Jusuf Kalla megatakan untuk jadi seorang ketua umum Golkar dibutuhkan ongkos Rp 500-600 miliar. Apa alasan ongkosnya bisa segitu mahal?