Ketua MK Menolak Lembaganya Diawasi Pihak Eksternal

Reporter

Ketua MK Arief Hidayat menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Selain Arief Hidayat, KPK juga memeriksa Hakim MK Suhartoyo, Hakim MK Maria Farida dan Hakim MK Aswanto sebagai saksi mengenai kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah ada dua hakim Mahkamah Konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua MK Arief Hidayat tidak setuju jika lembaganya musti mendapat pengawasan eksternal seperti dari Komisi Yudisial (KY).

“Badan peradilan, hakim, tidak boleh diawasi. Prinsipnya harus dijaga, bukan diawasi. Apalagi dalam konstruksi Undang Undang Dasar memang kita (MK) tidak ada kaitannya dengan KY,” kata Arief saat ditemui seusai menghadiri pengukuhan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari S.H., M.Hum sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Kamis, 23 Februari 2017.

Berita lain: Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi

Menurut Arief, Pasal 24 Undang Undang Dasar menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi. Ihwal lembaga pendukung yang menjaga hakim-hakim MA diatur dalam Pasal 24 b. “Sedangkan MK itu (Pasal) 24 c. Kalau KY ikut menjaga MK, maka KY ada di posisi (Pasal) 24 c,” kata Arief.

Jika KY turut menjaga atau mengawasi MK, Arief menambahkan, bisa terjadi kerancuan seandainya KY bersengketa dengan lembaga lain. “Nanti yang menyelesaikan siapa? Kalau MK, MK takut, wong (KY) yang mengawasi kok. Nanti kalau dikalahkan, dia (KY) bagaimana? Kan nggak bener jadinya,” kata Arief.

Menanggapi pendapat Arief, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan secara normatif MK sudah memutuskan bahwa KY tidak berwenang melakukan penjagaan terhadap MK. “Tapi secara konseptual memang kemandirian peradilan dan hakim itu harus seimbang dengan akuntabilitas,” kata Aidul.

Pada 25 Januari lalu, publik dikejutkan berita penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar oleh KPK karena kasus dugaan suap. Suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara uji materi (judicial review) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebelumnya, pada 2 Oktober 2013, KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar karena kasus suap dalam sengketa pilkada. Menurut Arief, operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK terhadap Akil Mochtar dan Patrialis Akbar tidak mencoreng nama baik MK. “Itu masalah personal, orangnya,” kata dia.

DINDA LEO LISTY






Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

21 Juni 2022

Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan ini, Anwar Usman menyatakan pendapat berbeda. Dia menyatakan bahwa Ketua MK tidak harus mundur.


MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

1 September 2021

MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Gugatan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN itu ditolak MK.


Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

1 September 2021

Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

Menurut Novel Baswedan, dalam putusannya MK tidak membenarkan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan TWK.


Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi era Presiden SBY Meninggal

18 Agustus 2021

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi era Presiden SBY Meninggal

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Alim meninggal pada Rabu pagi, 18 Agustus 2021.


Pensiun Jadi Hakim MK, Palguna akan Kembali ke Kampus

8 Januari 2020

Pensiun Jadi Hakim MK, Palguna akan Kembali ke Kampus

Presiden Jokowi telah melantik dua hakim MK baru, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic. Daniel menggantikan I Dewa Gede Palguna.


Imbauan Prabowo Agar Tak Ada Demo ke MK, Ma'ruf Amin: Bagus Itu

13 Juni 2019

Imbauan Prabowo Agar Tak Ada Demo ke MK, Ma'ruf Amin: Bagus Itu

Ma'ruf Amin menyambut baik imbauan Prabowo Subianto yang minta pendukungnya tidak berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK.


Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang Tangani Sengketa Pilpres

28 Mei 2019

Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang Tangani Sengketa Pilpres

Sengketa hasil pilpres akan digelar dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Terima 3 Nama Calon Hakim MK Pengganti Maria Farida

3 Agustus 2018

Jokowi Terima 3 Nama Calon Hakim MK Pengganti Maria Farida

Presiden Jokowi telah menerima tiga nama calon hakim MK. Salah satunya bakal dipilih menggantikan Maria Farida Indrati yang pensiun.