Jokowi Tak Khusus Bahas Soal Militer Saat Kunjungi Australia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arrmanatha Christiawan Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri di Ruang Palapa, 11 Juli 2016. TEMPO/Natalia Santi

    Arrmanatha Christiawan Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri di Ruang Palapa, 11 Juli 2016. TEMPO/Natalia Santi

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir tak menutup kemungkinan adanya pembicaraan mengenai kerja sama militer, dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia.

    "Ini fokusnya (membahas) berbagai kerja sama. Tentunya kerja sama militer adalah salah satu yang penting," ujar Arrmanatha di Gedung Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.

    Meskipun begitu, dia menyebut topik kerja sama militer tak akan diutamakan oleh Jokowi saat menemui Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. "Hal itu tak akan khusus diangkat."

    Hubungan militer Indonesia dan Australia saat ini dibekukan menyusul temuan kasus pelecehan Pancasila. Meski ada permintaan maaf dan investigasi internal oleh militer Australia, kelanjutan kerja sama itu belum jelas.

    "Kejadian itu sudah ada prosesnya. Ada hasil investigasi, dan saat ini kerja sama itu kan hanya 'suspend' (ditangguhkan)," ujar Arrmanatha.

    Menurut dia, kelanjutan kerja sama militer RI dengan Negeri Kangguru tergantung hasil investigasi yang diterima oleh TNI. Laporan kasus penistaan Pancasila dan permohonan maaf itu disampaikan oleh petinggi militer Australia Letnan Jenderal Angus Campbell pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pada 8 Februari lalu.

    Kunjungan Jokowi pada 25-26 Februari 2017 itu, menurut Arrmanatha, lebih condong pada penguatan hubungan bilateral.  Kedua pemimpin pun akan membicarakan perluasan kerja sama di sektor penting, seperti pendidikan, keamanan dunia maya (cyber security), kerja sama maritim, dan investasi.

    Jokowi rencananya didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menlu, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.