Raja Arab Bawa 1.500 Orang, Kementerian Luar Negeri: Bukan Urusan Bilateral  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. REUTERS

    Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, tak menampik informasi kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud bersama rombongan dalam jumlah besar. Namun dia menyebutkan rombongan tersebut tak semua dibawa untuk urusan diplomatik.

    "Rombongan banyak itu meliputi berbagai aspek, seperti keamanan dan logistik. Kalau untuk konteks bilateral, tak sampai 800 orang," ujar Arrmanatha saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.

    Baca juga: Jokowi Akan Beri Bintang Kehormatan Tertinggi kepada Raja Arab

    Raja Salman sempat dikabarkan akan membawa sekitar 1.500 orang dalam kunjungannya ke Indonesia. Rombongan tersebut terdiri atas menteri, pengusaha, dan pangeran.

    Menurut dia, Raja Salman akan berada di Indonesia sejak 1 hingga 9 Maret 2017. Kunjungan resmi kenegaraannya hanya berlangsung 1-4 Maret 2017. Selebihnya rombongan dijadwalkan beristirahat di Bali.

    "Pada 1 Maret nanti, Raja Salman akan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana (Kepresidenan) Bogor. Di hari kedua, beliau akan berpidato di DPR RI dan menerima kunjungan wakil presiden," tutur Arrmanatha.

    Simak: Raja Arab Bawa 1.500 Orang Liburan ke Bali? 

    Arrmanatha pun mengatakan Salman akan menyempatkan diri mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta dan bertemu dengan kalangan pengusaha di Indonesia.

    Menurut dia, kunjungan nanti merupakan hal bersejarah mengingat kunjungan Raja Saudi terakhir berlangsung lebih dari 45 tahun lalu. Tujuan kunjungan kenegaraan itu pun tak akan jauh dari penguatan kerja sama di berbagai bidang.

    "Satu hal yang diakui Arab Saudi dalam dua tahun terakhir adalah adanya intensitas hubungan kedua negara terkait dengan haji dan tenaga kerja," ujarnya.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.