Jokowi Akan Beri Bintang Kehormatan Tertinggi kepada Raja Arab

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Salman saat menghadiri acara Dewan Syura. Putra Mahkota Salman bin Abdulaziz Al Saud menggantikan Raja Abdullah yang meninggal pada usia 90 tahun. AP/Saudi Press Agency, File

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Salman saat menghadiri acara Dewan Syura. Putra Mahkota Salman bin Abdulaziz Al Saud menggantikan Raja Abdullah yang meninggal pada usia 90 tahun. AP/Saudi Press Agency, File

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Jakarta memastikan Presiden Jokowi akan melakukan penyambutan tersebut. "Ya, benar, (Presiden) akan menyambut," kata Bey, Kamis, 23 Februari 2017.

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Raja Salman akan berada di Indonesia pada 1-9 Maret 2017 dengan kegiatan kenegaraan dilaksanakan pada 1-3 Maret 2017. Kunjungan tersebut dinilai bersejarah karena Raja Arab Saudi terakhir ke Indonesia pada 1970.

    Baca: Jokowi Akan Jemput Langsung Raja Arab di Bandara

    Dalam kunjungan kali ini, Raja Salman membawa rombongan dalam jumlah besar, kurang-lebih 1.500 orang, di antaranya sepuluh menteri dan 25 pangeran. "Presiden akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman. Sebab, ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Arab Saudi, dia juga mendapatkan kehormatan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia," ujar Pramono.

    Rencananya, Presiden Jokowi akan menjemput langsung Raja Salman di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. "Kenapa itu dilakukan? Sebab, ketika Presiden berkunjung ke Arab Saudi, kebetulan saya juga mendampingi saat dijemput di pintu pesawat oleh Raja Salman. Dengan demikian, hubungan ini adalah hubungan yang sangat dekat, sangat erat, sangat akrab," tutur Pramono.

    Baca: Raja Arab Akan ke DPR: Fahri Hamzah: Saya Jemput di Depan Gedung

    Menteri Pariwisata Arief Yahya senang dengan kedatangan Raja Arab. Sebab, ini merupakan peluang besar untuk mendongkrak kerja sama di bidang pariwisata. "Jadi ini istilahnya endorser yang sangat bagus. Jadi kami sudah siapkan berita-beritanya. Begitu sampai di Timur Tengah, tidak hanya Arab Saudi, pasti impact-nya akan sangat besar. Akan menarik kunjungan orang-orang Timur Tengah untuk mengunjungi Bali, khususnya, atau Indonesia pada umumnya," kata Arief.

    Ia mencatat selama ini kunjungan wisatawan asal Timur Tengah mengalami pertumbuhan yang tinggi, dari rata-rata 150 ribu orang per tahun menjadi 200 ribu per tahun. Arief berharap kunjungan Raja Salman bisa mendorong lebih banyak wisatawan Timur Tengah untuk berkunjung ke Indonesia.

    Baca: Ke Indonesia, JAS Tangani Kargo Rombongan Raja Salman 

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga kerja sama yang akan ditekankan Indonesia dan Arab Saudi. Salah satunya kerja sama dalam bidang kilang minyak di Indonesia. "Dalam kunjungan ini, akan ditandatangani kerja sama dengan Saudi Aramco," ujar Lembong pada Selasa, 21 Februari 2017.

    Lembong mengatakan Saudi Aramco akan berinvestasi dalam hal ekspansi atau pengembangan kilang minyak. Tepatnya, kata Lembong, pengembangan kilang minyak Pertamina di Cilacap dengan nilai investasi mencapai US$ 6 Miliar. "Kedua, kerja sama dalam bidang pariwisata dan pengadaan perumahan dengan harga terjangkau," ucap Lembong.

    Simak:
    Raja Arab Bawa 1.500 Orang Liburan ke Bali? 

    Lembong menambahkan, tidak gampang menyiapkan skema kerja sama investasi antara Indonesia dan Arab Saudi. Sebab, negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, terbiasa dengan format investasi di negara Barat yang kelasnya tinggi. Dengan kata lain, kata Lembong, Arab Saudi mengharapkan kerja sama investasi dengan nilai besar-besaran. 

    ISTMAN M.P. | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.