TEMPO.CO, Timika Kepolisian Resor Mimika, Papua bersama aparat keamanan terkait lainnya di wilayah itu terus mengantisipasi berbagai potensi kerawanan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan perusahaan-perusahaan kontraktor dan privatisasi PT Freeport Indonesia.
"Adanya tindakan merumahkan dan PHK karyawan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktor PT Freeport, akhir-akhir ini, sangat berpengaruh pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Mimika secara keseluruhan, kata Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi Victor Dean Mackbon di Timika, Rabu, 23 Februari 2017.
Baca juga: Menteri Hanif akan Temui Serikat Pekerja Freeport
"Ini memang membutuhkan perhatian serius karena dampak dari eskalasi yang terjadi di Freeport membuat relatif banyak karyawan sekarang sudah dirumahkan dan di-PHK," kata Victor.
Victor mengatakan, dengan terhentinya kegiatan ekspor konsentrat PT Freeport sejak 12 Januari 2017, kemudian terhentinya kegiatan produksi tambang sejak 10 Februari 2017, hal itu menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi karyawan dan keluarganya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, kondisi di Freeport tersebut juga berpotensi berdampak pada situasi politik di wilayah itu.
Baca Juga:
"Kami terus memberikan imbauan dan membuka ruang komunikasi yang sudah kami sepakati bersama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kami bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sekarang terjadi," kata Victor.
Simak pula:
Soal Freeport, Jokowi: Kami Ingin Solusi Menang-Menang
Jonan Sebut Freeport Hanya Sebesar Sapi, Ini Alasannya
Pada Rabu, 23 Februari 2017, Polres Mimika menggelar apel khusus mengecek kesiapan personel untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang terjadi setelah terhentinya produksi PT Freeport Indonesia.
Polres Mimika menyiapkan 120 personel pengendali massal (dalmas) dengan nama "Kompi Kerangka" serta peleton-peleton untuk mengantisipasi pengamanan tersebut. Khusus di kota tambang Freeport di Tembagapura, pengamanan tetap dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan Objek Vital.
"Tidak tertutup kemungkinan bila ada eskalasi yang meningkat terhadap situasi yang ada di Tembagapura, kami dari Polres Mimika siap membantu rekan kami yang ada di Satgas Pam Obvit," kata Victor.
Masih terkait pengamanan di area pertambangan Freeport, aparat Polri dibantu TNI juga telah menempatkan personel di 11 titik yang menjadi pintu masuk keluar akses ke PT Freeport Indonesia.
Lihat juga:
Freeport Krisis, Jumlah Penumpang Garuda ke Timika Turun
Kasus Freeport, Pemerintah Yakin Penerimaan Tetap Tercapai
"Ada 11 titik di sekitar Kota Timika yang menjadi atensi khusus Polres Mimika, seperti Terminal Gorong-gorong, Check Point untuk akses masuk ke area Freeport, Kuala Kencana, dan tempat-tempat tinggal staf Freeport," kata Victor. Ia menambahkan, di setiap titik itu, sudah ditempatkan 10 personel Polres Mimika dibantu aparat Brigade Mobil dan TNI.
Berdasarkan data Polres Mimika, PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya sudah merumahkan dan melakukan PHK kepada lebih dari 1.000 karyawan dalam 1 pekan terakhir.
ANTARA
