Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Sukoharjo - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menampik kabar ihwal pendaftaran calon hakim MK masih sepi peminat. Dari pantauan Tempo pada hari pertama pendaftaran calon hakim MK, Rabu lalu, belum ada orang yang mendaftar menjadi calon pengganti Patrialis Akbar.

    Baca juga: Hari Pertama Pendaftaran Calon Hakim MK Sepi Peminat

    “Enggak (sepi peminat) saya kira. Orang yang mau amanah untuk menjalankan kewenangan MK dengan baik itu banyak,” kata Arief saat ditemui seusai menghadiri pengukuhan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari S.H., M.Hum sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Kamis, 23 Februari 2017. Aidul adalah Ketua Komisi Yudisial RI periode 2015 - 2018.

    Rabu lalu Tempo mendatangi lokasi pendaftaran calon hakim MK di Gedung Pelayanan Informasi Publik Sekretariat Negara, tapi belum tampak ada yang mendaftar. Tak ada tanda-tanda bekas kegiatan di sana. Hal itu terlihat dari susunan botol air mineral, meja, kursi, dan berkas-berkas yang tidak acak-acakan. Lampunya pun sudah dimatikan saat Tempo mengecek ke sana sebelum pukul 16.30.

    Menurut Arief, siapa saja bisa mendaftar menjadi calon hakim MK selama memenuhi persyaratan. “Yang namanya negarawan, asal memenuhi persyaratan itu bisa saja. Bisa dari kalangan usahawan, politikus, akademisi,” kata Arief.

    Disinggung ihwal sepinya peminat calon pengganti Patrialis Akbar karena citra MK sudah buruk di mata publik, Arief berujar, “Korupsi enggak hanya di MK, kan. (Korupsi) Itu di mana-mana. Itu kebetulan personalnya. Enggak ada ketua lembaga atau mana saja yang mengatakan MK buruk, kok."

    Pada 25 Januari lalu, publik dikejutkan berita penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan suap. Suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara uji materi (judicial review) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    DINDA LEO LISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.