Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi

Reporter

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Sukoharjo - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menampik kabar ihwal pendaftaran calon hakim MK masih sepi peminat. Dari pantauan Tempo pada hari pertama pendaftaran calon hakim MK, Rabu lalu, belum ada orang yang mendaftar menjadi calon pengganti Patrialis Akbar.

Baca juga: Hari Pertama Pendaftaran Calon Hakim MK Sepi Peminat

“Enggak (sepi peminat) saya kira. Orang yang mau amanah untuk menjalankan kewenangan MK dengan baik itu banyak,” kata Arief saat ditemui seusai menghadiri pengukuhan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari S.H., M.Hum sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Kamis, 23 Februari 2017. Aidul adalah Ketua Komisi Yudisial RI periode 2015 - 2018.

Rabu lalu Tempo mendatangi lokasi pendaftaran calon hakim MK di Gedung Pelayanan Informasi Publik Sekretariat Negara, tapi belum tampak ada yang mendaftar. Tak ada tanda-tanda bekas kegiatan di sana. Hal itu terlihat dari susunan botol air mineral, meja, kursi, dan berkas-berkas yang tidak acak-acakan. Lampunya pun sudah dimatikan saat Tempo mengecek ke sana sebelum pukul 16.30.

Menurut Arief, siapa saja bisa mendaftar menjadi calon hakim MK selama memenuhi persyaratan. “Yang namanya negarawan, asal memenuhi persyaratan itu bisa saja. Bisa dari kalangan usahawan, politikus, akademisi,” kata Arief.

Disinggung ihwal sepinya peminat calon pengganti Patrialis Akbar karena citra MK sudah buruk di mata publik, Arief berujar, “Korupsi enggak hanya di MK, kan. (Korupsi) Itu di mana-mana. Itu kebetulan personalnya. Enggak ada ketua lembaga atau mana saja yang mengatakan MK buruk, kok."

Pada 25 Januari lalu, publik dikejutkan berita penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan suap. Suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara uji materi (judicial review) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DINDA LEO LISTY






Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

4 hari lalu

Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

Yasonna menambahkan RKUHP harus segera disahkan karena menyangkut harga diri anak bangsa.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

8 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

8 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

14 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

14 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

16 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

16 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

17 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

37 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

38 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.