Suap APBD Riau, Bupati Rokan Hulu Suparman Divonis Bebas

Reporter

Bupati Rokan Hulu Suparman keluar dari mobil tahanan sebelum masuk kedalam Rumah Tahanan di Gedung KPK, Jakarta, 7 Juni 2016. KPK menahan Suparman setelah dirinya menjalani pemeriksaan selama lima jam atas kasus suap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Riau 2014-2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COPekanbaru - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru memvonis bebas bupati nonaktif Rokan Hulu atas kasus suap APBD Riau 2014. Sedangkan terdakwa, mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 5,5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta. 

"Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum," kata Hakim Ketua Rinaldi Triandiko, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, 23 Februari 2017.

Baca pula: 
Bupati Rokan Hulu Suparman Ditahan KPK
Tersangka KPK Bupati Rokan Hulu Dilantik Hari Ini

Menurut Rinaldi, Suparman tidak terbukti menerima hadiah dan janji dari tersangka Gubernur Riau Annas Maamun berupa pemberian uang Rp 155 juta serta tuduhan menerima janji pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki anggota DPRD Riau periode 2009 serta dijanjikan sejumlah uang. Saat kasus itu bergulir, Suparman masih menjabat sebagai anggota DPRD Riau 2009-2014.

Rindaldi Menyatakan terdakwa Suparman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi serta meminta jaksa membebaskan terdakwa dari sel tahanan. "Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya," ucapnya. 

Baca juga: 
Korupsi APBD Riau, Bupati Rokan Hulu dan Ketua DPRD Ditahan KPK
Bupati Ditahan, Ketua DPRD Rokan Hulu: Ini Tergesa-gesa

Vonis berbeda dijatuhkan untuk Johar Firdaus. Hakim menilai, sebagai pejabat negara, mantan Ketua DPRD Riau periode 2009-2014 itu terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 12-a atau Pasal 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Hadiah atau janji tersebut diberikan agar terdakwa segera memproses pengesahan rancangan APBD Riau 2014 dan rancangan APBD Riau 2015 menjadi APBD Perubahan 2014. Diharapkan anggaran itu disahkan sebelum proses pergantian anggota DPRD Riau hasil pemilihan legislatif 2014. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johar Firdaus 5 tahun 6 bulan penjara," kata Rinaldi.

Baca: Dicecar 30 Pertanyaan, Bupati Rokan Hulu Bantah Terima...

Seusai pembacaan vonis, Suparman yang mengenakan kemeja batik langsung sujud syukur. Vonis bebas Suparman disambut haru ratusan warga Rokan Hulu yang menyaksikan langsung persidangan. "Semua atas doa masyarakat, tunggu saya di Rokan Hulu, kita sudah dibuktikan oleh Allah bahwa kita tidak bersalah," katanya. 

Johar Firdaus menyatakan pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. "Saya pikir-pikir," ucapnya.

Sementar itu, jaksa penuntut KPK Tri Mulyono menilai putusan bebas majelis hakim terhadap Suparman telah banyak mengabaikan tuntutan yang telah diajukan. Meski demikian, jaksa KPK menghormati putusan hakim. Jaksa memutuskan untuk pikir-pikir mengambil langkah hukum berikutnya. "Tujuh hari untuk pikir-pikir," ujarnya. 

Kasus suap pembahasan APBD Riau sudah bergulir sampai ke pengadilan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan bekas Gubernur Riau Annas Maamun dan bekas anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ahmad Kirjuhari, sebagai terdakwa. Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis terhadap Kirjuhari dengan pidana penjara selama 4 tahun. 

Kirjuhari terbukti menerima Rp 1 miliar lebih Rp 10 juta dari Annas Maamun. Sedangkan berkas dakwaan Annas belum masuk ke persidangan lantaran dia berhalangan karena sakit. Annas juga tengah menjalani hukuman terkait dengan kasus suap alih fungsi lahan di KPK.

RIYAN NOFITRA






KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

11 hari lalu

Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Hakim Agung Sudrajad Dimyati resmi ditahan KPK hari ini. Dia ditahan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

11 hari lalu

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati terus didalami KPK. Hari ini penyidik menggeledah gedung Mahkamah Agung.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

16 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

23 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

Prof Karomani yang saat itu menjabat Rektor Unila terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 20 Agustus 2022, di Bandung karena kasus suap.


Begini Besaran Tarif Ojek Online Naik Mulai Lusa: Sebagian Pengemudi Ojol Pekanbaru Senang

26 hari lalu

Begini Besaran Tarif Ojek Online Naik Mulai Lusa: Sebagian Pengemudi Ojol Pekanbaru Senang

Kebijakan tarif ojek online baru diumumkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam konferensi pers virtual, kemarin.


Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

27 hari lalu

Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

Sanksi PTDH adalah ancaman maksimal terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Kanit Reskrim Polsek Penjaringan dan 7 anak buahnya.


KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

43 hari lalu

KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

Saat itu LPSK mendatangi Ferdy Sambo di kantornya untuk membicarakan permintaan perlindungan dari istrinya, Putri Candrawathi dan Bharada E.