Suap Bupati Klaten, KPK Periksa Dua Pejabat Struktural

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Klaten non aktif Sri Hartini meninggalkan Gedung KPK sebelum menjalani pemeriksaan di Jakarta, 1 Februari 2017. KPK memperpanjang masa penahanan Sri Hartini yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK untuk penyelesaian penyidikan kasus dugaan suap di jajaran Pemkab Klaten. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Bupati Klaten non aktif Sri Hartini meninggalkan Gedung KPK sebelum menjalani pemeriksaan di Jakarta, 1 Februari 2017. KPK memperpanjang masa penahanan Sri Hartini yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK untuk penyelesaian penyidikan kasus dugaan suap di jajaran Pemkab Klaten. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten Slamet terkait dengan dugaan suap kepada Bupati Klaten Sri Hartini hari ini, Kamis, 23 Februari 2017. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 23 Februari 2017.
    Baca : Suap Bupati Klaten, KPK Periksa Anggota Dewan hingga Bidan

    Selain Slamet, hari ini KPK juga memeriksa pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bambang Teguh Setyo dan seorang karyawan swasta Dandi Ivan Chory. Berbeda dengan Slamet, Bambang dan Dandi diperiksa sebagai saksi untuk Suramlan.

    Sri Hartini diduga melelang promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten. Suramlah adalah salah satu PNS yang menyuap Sri untuk mendapatkan promosi jabatan.

    Sri Hartini lalu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
    Simak : Syarat KPK jika Sri Hartini Ingin Jadi Justice Collaborator

    Sedang Suramlan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sebelumnya penyidik KPK telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami perkara ini. Ada dugaan bahwa pembeli promosi jabatan tak hanya satu orang. KPK juga mengendus adanya beberapa perantara dan pengepul dalam lelang jabatan ini.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.