Anggaran Terbatas, Pemerintah Kembali Tunda Pemekaran Daerah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sinyal pemerintah tetap akan menghentikan sementara rencana pemekaran daerah. Menurut dia, meski pemekaran merupakan hak konstitusional, kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah membentuk daerah otonom baru (DOB). “Masalahnya mendasar, faktor anggaran. Fiskal kita tidak memungkinkan,” kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi Pemerintahan DPR di Kompleks Parlemen, Rabu, 22 Februari 2017.

    Tjahjo mengatakan, walaupun pemerintah belum menyatakan moratorium, Kementerian Dalam Negeri bersepakat menghentikan proses pembentukan DOB selama 5 tahun. Hingga saat ini, kata dia, Kementerian telah menerima 237 usul pemekaran daerah untuk dijadikan DOB. Dari jumlah tersebut, enam usulan DOB sebenarnya dinilai memenuhi syarat. “Kami tidak akan menjanjikan,” ujarnya.

    Baca juga: Sri Mulyani: Sikap Freeport Merugikan Diri Sendiri

    Pemerintah telah menunda rencana pembentukan DOB pada tahun lalu untuk direalisasikan pada tahun ini. Penundaan itu sempat memancing reaksi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada Oktober 2016, DPD bahkan menggelar rapat kerja bersama 167 kepala daerah untuk menggelar konsolidasi nasional pembentukan DOB.

    Sejak awal pemerintah berdalih pembentukan DOB akan menambah beban anggaran negara. Pemerintah pada tahun lalu harus mengalokasikan Rp 776,3 triliun untuk dana transfer daerah, atau sekitar 37 persen dari total belanja negara Rp 2.083 triliun. Adapun tahun ini persentase alokasi dana transfer daerah tak berubah, yakni Rp 764,9 triliun dari total belanja negara Rp 2.080 triliun.

    Namun anggaran bukan satu-satunya alasan penundaan pemekaran. Ketika mengumumkan penundaan pada April 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemekaran daerah pada masa lalu telah melenceng dari tujuan awal. Alih-alih meratakan pembangunan di setiap daerah, kata dia, pembentukan DOB disinyalir bermuatan politis, seperti berebut kekuasaan.

    Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pun menunjukkan banyak daerah hasil pemekaran yang gagal berkembang. Selama 15 tahun terakhir, tercatat ada 223 daerah otonom baru yang meliputi 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Sepertiga dari jumlah daerah tersebut memperoleh predikat "sedang". Sedangkan sepuluh daerah di antaranya memperoleh nilai "rendah".

    Baca juga: Korea Utara Minta Siti Aisyah dan Wanita Vietnam Dibebaskan

    Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mengingatkan tujuan utama pemekaran wilayah menjadi DOB adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Namun dia berharap pemerintah bersikap tegas, tidak menggulirkan isu DOB karena faktor terbatasnya anggaran. 

    Yandri mendesak pemerintah membicarakan masalah DOB dengan daerah pengusul. “Jangan menjadikan DOB sebagai isu politik menjelang pemilu 2019,” ujarnya, Rabu.

    DANANG FIRMANTO | AGOENG WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.