KPK Segel Tanah dan Bangunan Milik Wali Kota Madiun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Madiun Bambang Irianto (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2016. Bambang Irianto resmi ditahan KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait kasus dugaan penyimpangan proyek pasar besar Kota Madiun yang menelan dana APBD senilai 76 miliar rupiah lebih pada tahun 2010-2013. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wali Kota Madiun Bambang Irianto (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2016. Bambang Irianto resmi ditahan KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait kasus dugaan penyimpangan proyek pasar besar Kota Madiun yang menelan dana APBD senilai 76 miliar rupiah lebih pada tahun 2010-2013. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Madiun - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah aset pribadi milik Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto, Rabu, 22 Februari 2017. Penyegelan dilakukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Bambang dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009 – 2012.

    Aset milik Bambang yang disita berupa tanah dan bangunan yang berada di sejumlah lokasi di wilayah Kota Madiun. Benda tidak bergerak itu di antaranya lahan kebun seluas 3.262 meter persegi di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman. Selain itu, dua rumah dengan lahan seluas 4.004 meter persegi di Jalan Sikatan, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo.

    Baca: Pencucian Uang Wali Kota Madiun, KPK Intensifkan Pemeriksaan

    Aset lainnya adalah dua rumah dengan tanah seluas 2.100 meter persegi di Jalan Soekarno–Hatta, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman. Dalam penyegelan itu penyidik KPK melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun.

    “Kami ke sini atas perintah pimpinan setelah menerima surat tembusan dari KPK. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan maka kami melakukan pengukuran,’’ kata Puguh Budijono, salah seorang petugas BPN Kota Madiun, Rabu, 22 Februari 2017.

    Sementara, Wahyudiono, penjaga kebun di Jalan Tanjung Raya mengatakan bahwa penyidik KPK tetap mengizinkannya menjalankan aktivitas di lahan milik Bambang yang bagian depannya dipagari besi itu. Setiap hari, ia tetap bisa masuk dan keluar kebun tersebut. ‘’Saya harus memberi makan ayam dan lele,’’ ujarnya, Rabu, 22 Februari 2017.

    Kebun yang disegel KPK itu dimanfaatkan pemiliknya untuk membudidayakan pepaya california, beternak ayam, dan ikan lele. Adapun hasilnya, menurut Wahyudiono, digunakan untuk kebutuhan operasional pengelolanya.

    Baca: Wali Kota Madiun Tersangka Pencucian Uang,Kasus Lain Menanti

    Dalam kasus ini, Bambang disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denga paling banyak Rp 10 miliar.

    Sebelumnya, Bambang telah diproses untuk perkara indikasi tindak korupsi turut serta dalam proyek pemborongan atau pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

    Pada kasus ini, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi.

    Perkara kedua adalah indikasi tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

    NOFIKA DIAN NUGROHO

    Baca juga:
    Siti Fadilah Mengaku Korban, Jaksa KPK: Dia Menggiring Opini
    KPK Ungkap Tiga Modus Jual-Beli Jabatan di Daerah

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.