KPK Segel Tanah dan Bangunan Milik Wali Kota Madiun

Reporter

Wali Kota Madiun Bambang Irianto (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2016. Bambang Irianto resmi ditahan KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait kasus dugaan penyimpangan proyek pasar besar Kota Madiun yang menelan dana APBD senilai 76 miliar rupiah lebih pada tahun 2010-2013. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Madiun - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah aset pribadi milik Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto, Rabu, 22 Februari 2017. Penyegelan dilakukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Bambang dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009 – 2012.

Aset milik Bambang yang disita berupa tanah dan bangunan yang berada di sejumlah lokasi di wilayah Kota Madiun. Benda tidak bergerak itu di antaranya lahan kebun seluas 3.262 meter persegi di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman. Selain itu, dua rumah dengan lahan seluas 4.004 meter persegi di Jalan Sikatan, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo.

Baca: Pencucian Uang Wali Kota Madiun, KPK Intensifkan Pemeriksaan

Aset lainnya adalah dua rumah dengan tanah seluas 2.100 meter persegi di Jalan Soekarno–Hatta, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman. Dalam penyegelan itu penyidik KPK melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun.

“Kami ke sini atas perintah pimpinan setelah menerima surat tembusan dari KPK. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan maka kami melakukan pengukuran,’’ kata Puguh Budijono, salah seorang petugas BPN Kota Madiun, Rabu, 22 Februari 2017.

Sementara, Wahyudiono, penjaga kebun di Jalan Tanjung Raya mengatakan bahwa penyidik KPK tetap mengizinkannya menjalankan aktivitas di lahan milik Bambang yang bagian depannya dipagari besi itu. Setiap hari, ia tetap bisa masuk dan keluar kebun tersebut. ‘’Saya harus memberi makan ayam dan lele,’’ ujarnya, Rabu, 22 Februari 2017.

Kebun yang disegel KPK itu dimanfaatkan pemiliknya untuk membudidayakan pepaya california, beternak ayam, dan ikan lele. Adapun hasilnya, menurut Wahyudiono, digunakan untuk kebutuhan operasional pengelolanya.

Baca: Wali Kota Madiun Tersangka Pencucian Uang,Kasus Lain Menanti

Dalam kasus ini, Bambang disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denga paling banyak Rp 10 miliar.

Sebelumnya, Bambang telah diproses untuk perkara indikasi tindak korupsi turut serta dalam proyek pemborongan atau pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Pada kasus ini, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi.

Perkara kedua adalah indikasi tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Baca juga:
Siti Fadilah Mengaku Korban, Jaksa KPK: Dia Menggiring Opini
KPK Ungkap Tiga Modus Jual-Beli Jabatan di Daerah

 






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif