Ini Jurus Ngeles Dirjen Pajak Soal Adik Ipar Jokowi  

Reporter

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi masih ogah memberikan pembelaan versinya perihal dugaan keterlibatan dirinya dan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam kasus suap pegawai pajak oleh Rajmohan Nair.

"Kan ada proses hukum. Saya disebut dalam dakwaan ya gak apa. Memang kenapa?" ujar Ken saat ditanya awak media di Istana Kepresidenan, Rabu, 22 Februari 2017.

Baca juga: Kasus Suap Pajak, Tersangka Akui Kenal Adik Ipar Jokowi

Sidang Lanjutan Suap Pejabat Pajak, Peran Adik Ipar Jokowi?

Ketika ditanya apakah dirinya pernah bertemu dengan Arif, ia menjawab bahwa dirinya bertemu banyak orang, tak terkecuali Hercules. "Hmmm, Hercules (juga) ketemu, mbak. Banyak hehehe," ujarnya sambil tertawa.

Ditanya apakah dirinya siap untuk dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ken meminta hal itu ditanyakan ke KPK langsung saja. Ia merasa tidak perlu menjelaskan hal tersebut.

"Kamu tanyai aja lah ke sana. Kan sudah ada proses hukum," ujarnya mengakhiri wawancara itu.

Sebelumnya diberitakan, nama Ken dan Arif Budi Sulistyo masuk dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nai yang terjerat dugaan suap pegawai pajak. Dalam dakwaan, Arif disebut membantu menghubungkan Ramapanicker dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menyelesaiakn perkara-perkara pajaknya.

Baca juga: Ipar Jokowi & Suap Pajak (1), Ternyata Arif Pernah Diperiksa

Arif tercatat mengiyakan permintaan Ramapanicker tersebut. Ia kemudian meminta tolong Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak Handang Sukarno untuk mengurus perkara Ramapanicker yang belakangan disuap Rp1,9 miliar. Arif juga tercatat di dakwaan bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meski tak disebutkan untuk apa.

ISTMAN MP

 






Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

25 Agustus 2022

Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

KPK menjerat pihak PT Johnlin Baratama dan Bank Panin dalam kasus Angin Prayitno Aji.


Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

6 Juli 2022

Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

Jumlah penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk untuk memungut pajak digital dan menyetornya ke kas negara sampai Juni 2022 sebanyak 119 entitas.


Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

25 Mei 2022

Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

Integrasi NIK dan NPWP tidak berarti membuat semua orang yang memiliki NIK wajib membayar pajak.


Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

22 April 2022

Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

DJKN Kementerian Keuangan mencatat aset sitaan Satgas BLBI mencapai Rp 19,16 triliun per 31 Maret 2022.


Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

1 April 2022

Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

Sebanyak 11,46 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB. Jumlah tersebut meningkat 0,03 persen.


Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

21 Maret 2022

Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kemenkeu baru menerima 7,57 juta SPT Tahunan dari wajib pajak yang telah melapor atau 39,9 persen.


Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

12 Maret 2022

Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

Selain melalui e-Filing, penyampaian SPT juga dapat dilakukan melalui e-Form. Begini caranya.


Kasus Korupsi Pajak, KPK Tahan 2 Konsultan

18 Februari 2022

Kasus Korupsi Pajak, KPK Tahan 2 Konsultan

KPK menahan dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations di kasus suap pemeriksaan pajak.


3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

3 Februari 2022

3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

Pemerintah memperpanjangan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 sampai dengan akhir semester satu tahun ini.


DJP Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar

23 November 2021

DJP Tangkap Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan menangkap terduga pelaku tindak pidana faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau TBTS.