Lahan Sawah Makin Menyusut, DPRD Karawang Bentuk Pansus  

Reporter

Ilustrasi panen/sawah. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Karawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang membentuk panitia khusus untuk menangkal alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Tim itu rencananya mempercepat proses pembuatan peraturan daerah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan (LP2B).

Ketua panitia LP2B, Danu Hamidi, menjelaskan, perlindungan lahan pertanian pangan praktis perlu dilakukan lantaran luas sawah di Karawang terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Hal itu berdampak pada hasil produksi padi yang terus menurun setiap tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian setempat, produksi padi di Kabupaten Karawang selalu berkurang hingga 1 juta ton per tahun.

Penurunan produksi padi di Karawang membuat dewan khawatir lantaran Karawang sudah tidak menjadi penghasil padi terbesar di Jawa Barat. Kini, jumlah produksi padi Karawang menempati urutan keempat di Jawa Barat. “Kalah oleh Indramayu dan Subang. Itu yang menjadi kekhawatiran kami,” kata Danu kepada Tempo, Rabu, 22 Februari 2017.

Pada akhir 2016, target produksi padi ditetapkan mencapai sekitar 1,3 juta ton. Sedangkan pada 2015, target produksi padi di Karawang sekitar 1,4 juta ton. Begitu juga dibandingkan dengan 2014. Pada tahun itu, Karawang menghasilkan padi sebanyak 1.489.871 ton.

Penurunan produksi padi itu , menurut Danu, tak lepas dari menyusutnya luas lahan sawah di Kabupaten Karawang. Sampai saat ini, data luas sawah di Karawang masih simpang siur.

Dinas pertanian Karawang mencatat sawah yang tersisa di Karawang mencapai 89.500 hektare. Adapun berdasarkan citra satelit yang dilakukan Lapan, luas sawah mencapai 102 ribu hektare.

Danu mendesak dinas pertanian supaya segera menghitung ulang luas sawah yang tersisa di Karawang. Ia ragu data luas sawah bisa bertambah. “Padahal perluasan lahan permukiman dan zona industri yang terus tumbuh pasti membuat sawah berkurang,” katanya. “Kami minta kepastian data. Dalam sepekan, data real harus sudah kami terima.”

Untuk mengetahui lahan yang tergerus, Dewan meminta Dinas Perizinan membuka data perizinan pendirian pabrik dan perumahan. “Bisa diketahui pihak mana saja yang membuat sawah di Karawang menyusut,” kata Danu.

HISYAM LUTHFIANA







Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

20 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

22 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

28 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

29 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

44 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

4 Agustus 2022

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.


Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

3 Agustus 2022

Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

Politikus PDIP Rasyidi meminta Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengkaji aturan penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat paripurna.