Kemendagri Temukan 56 Ribu Pemilih DKI Belum Terekam KTP-nya

Reporter

ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak 2017 relatif kondusif. Ia menilai secara prinsip tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketertiban pilkada.

Namun Tjahjo mengatakan ada sejumlah daerah yang masih perlu diwaspadai. Misalnya di Aceh yang dianggap masih rawan konflik. Bahkan, ia mengaku mendapat laporan masih ada persoalan perihal daftar pemilih tetap (DPT) di pilkada DKI Jakarta.

Baca: Putaran Kedua Pilkada DKI, Petugas KPU Ikut Pelatihan Lagi

“Hasil ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu, DKPP (Dewan Kehoramatan Penyelenggaraan Pemilu RI), dan Kepolisian. Ini akan terus jalan untuk perbaikan-perbaikan,” kata Tjahjo di DPR, Rabu, 22 Februari 2017.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan ada sekitar 56 ribu rekaman KTP di DKI yang masuk, namun mereka belum bisa diverifikasi. Alasannya, karena ada yang tinggal di apartemen yang tidak ada saat ditemui. Selain itu penduduk yang tergusur dari bantaran-bantaran sungai.

Padahal, sebanyak 56 ribu tersebut dimungkinkan mendatangi ke tempat pemungutan suara saat pilkada khususnya di DKI Jakarta. Namun mereka diduga bermasalah dalam DPT. “Potensi kemungkinan jadi DPT pasti ada yang datang ingin mencoblos,” kata pria yang akrab disapa Soni itu.

Baca: Bekas Menpora Dukung Anies-Sandi di Pilkada, Ini Pesannya

Soni menuturkan persoalan di tempat pemungutan suara, bisa juga terjadi persepsi yang berbeda dari para petugas pemungutan suara. Ia menilai banyak petugas yang baru, sehingga mereka menyikapi berbeda terhadap penduduk yang ingin mencoblos. Misalnya, asalkan membawa KTP elektronik maka orang tersebut berhak mencoblos. Namun bisa jadi petugas lainnya memandang tidak boleh apabila tidak masuk dalam DPT.

Soni menambahkan persoalan lain yang muncul adalah proses pencatatan DPT tambahan pada satu jam terakhir. Ia menceritakan, ada pemilih tambahan yang diminta menunggu tapi karena waktunya sudah melebihi ketentuan yaitu pukul 13.00 maka orang tersebut tidak dibolehkan mencoblos. Ada pula orang yang terdaftar di DPT tetapi tidak membawa KTP sehingga tidak boleh mencoblos.

DANANG FIRMANTO






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

4 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

4 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

7 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

11 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

11 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.