Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD: Masih Banyak Perusahaan di Semarang Tak Tunduk Aturan

image-gnews
Seorang buruh korban PHK melakukan aksi teatrikal saat peringatan Hari Buruh sedunia (May Day) di Semarang. TEMPO/Budi Purwanto
Seorang buruh korban PHK melakukan aksi teatrikal saat peringatan Hari Buruh sedunia (May Day) di Semarang. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.COSemarang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Supriyadi menilai saat ini banyak perusahaan di daerah ini yang tak tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan. Hal itu ia sampaikan saat menerima pengaduan dari sejumlah pekerja yang di-PHK.

"Pengaduan ini sering terjadi. Ini membuktikan banyak perusahaan tak tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan," kata Supriyadi setelah menerima pengaduan pekerja penjualan es krim Walls, Rabu, 22 Februari 2017.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Antisipasi Ledakan Tenaga Kerja

Meski tak menjelaskan jumlah secara rinci, Supriyadi meyakini saat ini perusahaan di beberapa kawasan industri dicurigai masih memberlakukan outsourcing atau kontrak kerja kepada pekerja utamanya yang selama ini memproduksi secara profesional. "Para pekerja diputus hubungan kerja, diberi pesangon pun tak sesuai dengan ketentuan," katanya. 

Supriyadi menyebutkan rata-rata saat ini perusahaan yang memberlakukan outsourcing tak menjaminkan pekerjanya di asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban yang harus dilakukan pengusaha. Ia meminta dinas tenaga kerja mengawasi dengan cara memantau secara langsung, jangan menunggu aduan karena kadang pekerja malas mengadu jika terjadi pelanggaran yang menimpa mereka.

Baca pula: Buruh Semarang Tolak Listrik Naik 

Dengan kondisi itu, Supriyadi berencana akan mengunjungi langsung perusahaan yang terindikasi tak menjalankan aturan. "Akan sidak ke lapangan, melihat secara langsung apakah situasi perusahaan memenuhi syarat atau melanggar aturan undang-undang dan aturan pemberian nilai upah layak," ucapnya.

Bukti kesewenangan perusahaan di Kota Semarang diadukan oleh Nono Hariyanto, 35 tahun. Pekerja di perusahaan es krim Walls itu mengaku di-PHK dengan alasan pengurangan tenaga kerja tanpa diberi pesangon. "Padahal saya sudah bekerja 9 tahun di bagian cari outlet dan pengiriman," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menyebutkan terdapat tiga orang karyawan yang di-PHK bersamaan per Februari 2017. Selain itu, terdapat ratusan pekerja lain di perusahaan tempat ia bekerja diberlakukan sebagai tenaga kontrak. "Sejak beroperasi 24 tahun lalu, perusahaan masih memberlakukan pekerja kontrak," ujar Nono.

Selain mem-PHK sembarangan dan memberlakukan outsourcing, perusahaan baru memberikan upah sesuai UMK pada 2015 hingga sekarang. Nono pun mengadukan kondisi tersebut ke DPRD sehingga DPRD turun tangan mengeluarkan kebijakan agar perusahaan tunduk memenuhi hak pekerja.

"Perusahaan juga melarang pekerja membuat serikat. Terbukti upaya mendirikan yang pernah dilakukan justru diredam dengan mengancam dan memecat sejumlah pendiri serikat," katanya.

Tindakan PHK sembarangan itu dinilai kejam karena selama ini Nono telah mampu menaikkan volume pemasaran dan membuka outlet sebagai basis operasional pemasaran produk yang dijual. 

EDI FAISOL

Simak: 
Status WA Eks Pimpinan KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal
Ini Respons Presiden Jokowi Terkait Fatwa MA Soal Ahok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

12 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

3 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menaker Ida Fauziyah (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25, Maret 2024. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

6 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


Sepekan Banjir Semarang, Sejumlah Kelurahan Masih Terendam

10 hari lalu

Foto udara suasana jalur kereta api dan areal stasiun yang terendam banjir di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 14 Maret 2024. Banjir yang merendam stasiun dengan ketinggian air dari 30 cm - 100 cm akibat intensitas hujan tinggi sejak Rabu (13/3/2024) di daerah itu menyebabkan pelayanan kereta api terganggu serta sejumlah rute perjalanan kereta api dibatalkan dan dialihkan ke rute kota lain baik kedatangan mapupun keberangkatan. ANTARA /Makna Zaezar
Sepekan Banjir Semarang, Sejumlah Kelurahan Masih Terendam

Sepekan setelah banjir Semarang, posko pengungsian sudah ditutup. Namun, masih ada genangan di beberapa kelurahan.


Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

11 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

11 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Mengapa Banjir Selalu Jadi Problem di Semarang dan Pantura?

13 hari lalu

Sejumlah pengendara menerobos hujan dan banjir di Jalan Majapahit, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 14 Maret 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian tengah dan selatan masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hujan dengan intensitas sedang sampai lebat disertai kilat sekaligus petir akan terjadi hingga Rabu mendatang dan memperingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Mengapa Banjir Selalu Jadi Problem di Semarang dan Pantura?

Banjir selalu menjadi masalah di Indonesia. Namun, mengapa Jawa Tengah, terutama Semarang dan Pantura selalu dilanda banjir saban tahun?


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

16 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

25 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.