Kasus Ahok, Ahli Pidana: Bukan Delik Aduan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memasuki  ruang sidang saat sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 21 Februari 2017. Empat orang saksi tersebut Wakil Rais Aam, KH Miftahul Akhyar, Yunahar Ilyas, Abdul Chair dan Mudzakkir. ANTARA/Pool/M Agung Rajasa

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memasuki ruang sidang saat sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 21 Februari 2017. Empat orang saksi tersebut Wakil Rais Aam, KH Miftahul Akhyar, Yunahar Ilyas, Abdul Chair dan Mudzakkir. ANTARA/Pool/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir menyatakan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok bukan termasuk delik aduan.

    "Aparat kepolisian bisa mengusutnya walaupun tidak ada laporan dari masyarakat," kata Mudzakkir saat memberikan keterangan dalam sidang kesebelas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.



    Baca juga: Saksi Ahli Pidana Dinilai Tak Jelas, Kuasa Hukum Ahok Protes

    Terkait hal itu, Mudzakkir pun mengatakan bahwa warga di luar Kepulauan Seribu bisa saja melaporkan Ahok kepada aparat kepolisian dengan adanya kasus penodaan agama tersebut. Meskipun, kata dia, para pelapor Ahok terhadap kasus penodaan agama sendiri tidak ada satupun dari warga di Kepulauan Seribu.

    "Mereka punya hak untuk melaporkan karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani itu telah dinodai," katanya.

    Baca pula: Diduga Menistakan Agama, Rais Aam PBNU: Ahok Tak Perlu Tabayun

    Sebelumnya, ahli agama Islam dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar dan ahli agama Islam dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas juga telah memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Ahok.

    Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

    Silakan baca: Sidang Ahok: Saksi Sebut Auliya Pemimpin, Ini Penjelasannya  

    Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

    Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

    Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

    ANTARA




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.