Kemenhub Dukung Potensi Pariwisata Mandalika  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan) mendapat penjelasan dari Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kanan) mengenai rencana pengembangan kawasan wisata Mandalika saat peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, 12 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan) mendapat penjelasan dari Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kanan) mengenai rencana pengembangan kawasan wisata Mandalika saat peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, 12 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.COMataram - Kementerian Perhubungan mendukung potensi wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari dukungan pencapaian target 15 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. Salah satunya dukungan sektor transportasi darat dan penyeberangan.

    Kesiapan dukungan Kementerian Perhubungan tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat membuka Rapat Kerja dan Koordinasi Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Lembar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa, 21 Februari 2017. “Kami siap mendukungnya,” kata Pudji sewaktu berbicara di Hotel Jayakarta.

    Baca juga:
    Mandalika Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Dunia
    Kembangkan Mandalika, BUMN Kerahkan 118 Perusahaan Pelat Merah

    Salah satu langkah bentuk dukungannya, Pudji mengunjungi Terminal Mandalika, Mataram. Dia ingin melihat kondisi fisik dan operasional Terminal Mandalika. "Bagaimana pelayanan kepada masyarakat, kondisi toilet, apakah masih ada calo, itu yang mau saya lihat," ujarnya.

    Ia berharap ke depannya ada perubahan di Terminal Mandalika, baik kondisi fisik maupun operasional pelayanan kepada masyarakat. Secara kasat mata, kondisi Terminal Mandalika memang kurang layak, masih ada atap yang bocor dan langit-langit yang rusak. 

    Terkait dengan pungutan liar yang melibatkan aparat pemerintah, Pudji mengingatkan, "Jangan ada pungli!". Selain itu, Pudji menyinggung mengenai operasional Jembatan Timbang (JT). "Jembatan timbang adalah tempat untuk mengawasi, bukan tempat pungli, bukan tempat menarik retribusi," katanya. 

    Menurut dia, ada sembilan titik JT yang akan dijadikan pilot project. Kementerian Perhubungan serius mengatasi permasalahan kendaraan bermuatan lebih. Sembilan JT yang akan menjadi pilot project tersebut adalah 4 JT di Pulau Jawa (JT Losarang, JT Widang, JT Wanarja, JT Widodaren), 3 di Pulau Sumatera (JT Senawar Jaya, JT Sarolangun, JT Semadam), dan 2 JT di Pulau Sulawesi (JT Bitung, JT Macopa).

    SUPRIYANTHO KHAFID

    Simak: 
    Pemerintah Distribusikan Bantuan Non-tunai Berupa Beras
    Larangan Bawa Buah Impor via Bandara Adisutjipto Disosialisasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.