Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Beras untuk orang miskin. Tempo/Andri Prasetyo
Beras untuk orang miskin. Tempo/Andri Prasetyo
Iklan

TEMPO.COMataram - Hingga pekan ketiga Februari 2017, ternyata beras jatah warga miskin (raskin) di Nusa Tenggara Barat belum disalurkan. Padahal di gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Nusa Tenggara Barat terdapat persediaan 36 ribu ton. 

Setiap bulan, seperti tahun sebelumnya, jatah raskin di Nusa Tenggara Barat berkisar 7.200 ton. Pemerintah kota dan kabupaten se-Nusa Tenggara Barat belum mengajukan surat perintah alokasi (SPA).

Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat Adhar Hakim, seperti tahun lalu, distribusi raskin sudah dilakukan akhir Januari 2016. “Sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, kami cermati keseriusan pemerintah daerah,” katanya mengungkap hasil pemeriksaan lapangan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Selasa, 21 Februari 2017.

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tidak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin daerah tersebut sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog Divre Nusa Tenggara Barat sebagai dasar penyaluran raskin. 

Hal ini mengingat kondisi musim hujan yang cukup mengganggu hasil panen dan sejumlah bencana banjir yang diperkirakan mempengaruhi kebutuhan raskin di tengah masyarakat.

Baca: Kasus Bos Pandawa Group, Begini Liku-liku Bekas Tukang Bubur

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Chairul Mahsul dalam keterangan kepada Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat menjelaskan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menerima penetapan dari pusat sebagai dasar penetapan alokasi raskin/rastra. Tidak seperti tahun lalu, di mana raskin sudah disalurkan pada Januari. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Informasi yang diperoleh Chairul, saat ini masih ada perbedaan persepsi program terkait penyaluran antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Koordinator Perekonomian/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Menurut dia, Kementerian Sosial menginginkan distribusi raskin berbasis kartu. Untuk distribusi raskin Mataram sudah tersalurkan karena sudah menggunakan kartu (metode bantuan pangan non-tunai).

Simak juga: Ahok Minta Maaf Seusai Jalani Sidang Lanjutan, Kenapa?

Pemeriksaan penyaluran raskin di Nusa Tenggara Barat dilakukan Ombudsman Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi timbulnya persoalan di kalangan warga yang membutuhkannya. “Karena itu kami turun lebih awal,” kata Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Arya Wiguna.

Kepala Divisi Regional Bulog Divre Nusa Tenggara Barat Achmad Mamun memberi penjelasan diharapkan minggu-minggu ini raskin sudah bisa tersalurkan. “Belum tersalurnya raskin ini terjadi se-Indonesia,” ujarnya.

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

1 jam lalu

Petugas melakukan pengecekan saat membongkar daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1) - Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 12 April 2023. Sebanyak 18.000 ton daging kerbau tersebut didatangkan untuk memenuhi cadangan stok daging nasional guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri yang permintaannya relatif cukup tinggi. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

Asosiasi Impor Daging Indonesia ajukan permohonan izin impor daging kerbau. Berjanji bisa menjual di bawah HET.


Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

4 jam lalu

Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.


Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

5 hari lalu

Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyetop impor jagung menjelang Ramadan 2024.


Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

7 hari lalu

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

Pengamat pertanian dari CORE menilai Bulog seharusnya menyerap gabah petani saat panen raya untuk menjadi stok penyangga.


Bulog Sebut Penyaluran SPHP Beras Didominasi Pengecer hingga 51,6 Persen

7 hari lalu

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Bulog Sebut Penyaluran SPHP Beras Didominasi Pengecer hingga 51,6 Persen

Bulog sebut penyaluran SPHP beras didominasi pengecer.


Bulog Datangkan 450 Ton Beras Asal dari Sejumlah Negara Asia Tenggara Bulan Ini

7 hari lalu

Sejumlah buruh menurunkan beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Wilayah Aceh pada tahap awal telah mengimpor sebanyak 6.700 ton beras asal Thailand dan menyusul tahap kedua sebanyak 6.000 ton beras impor  asal Vietnam yang diperkiaran tiba di Aceh pertengahan Februari 2024 guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan pemenuhan kebutuhan pangan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Bulog Datangkan 450 Ton Beras Asal dari Sejumlah Negara Asia Tenggara Bulan Ini

Perum Bulog jamin ketersediaan beras bulan ini lewat impor dari negara tetangga.


Bulog Sebut Bantuan Beras Januari-Maret Capai 497 Ribu Ton

8 hari lalu

Warga antre beras saat penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Pos Bandung, Jawa Barat, Kamis, 29 Februari 2024. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22.004.007 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan pangan sebanyak 10 kg beras per KPM. TEMPO/Prima mulia
Bulog Sebut Bantuan Beras Januari-Maret Capai 497 Ribu Ton

Bulog menyatakan pemerintah telah menyalurkan 497.048 ton beras.


Catatan Ketua MPR RI: Merawat Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga

8 hari lalu

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo
Catatan Ketua MPR RI: Merawat Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga

Mahalnya harga beras dan bahan pangan lain sudah pasti berkontribusi pada laju inflasi.


Bulog akan Hentikan Impor Jagung

9 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, membahas stok dan harga beras terkini di Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Bulog akan Hentikan Impor Jagung

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan akan mengikuti aturan pemerintah untuk menghentikan impor jagung.


Bos Bulog Blak-blakan soal Penyebab Stok Beras Turun jadi 1 Juta Ton

9 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, membahas stok dan harga beras terkini di Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Bos Bulog Blak-blakan soal Penyebab Stok Beras Turun jadi 1 Juta Ton

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, stok cadangan beras pemerintah saat ini sekitar 1 juta ton dengan kualitas premium.