MA: Korporasi Nakal Bisa Didenda hingga Penutupan Usaha  

Reporter

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan perusahaan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan didenda. Sanksinya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Selain hukuman denda, perusahaan bisa ditutup lantaran jika terbukti melakukan kejahatan. “Penutupan perusahaan bisa dilakukan apabila melakukan tindak pidana berat,” kata Suhadi, di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Baca:
KPK: Perma Pidana Korporasi Makin Menjamin...
Ini Alasan Korporasi Sering Lolos dari Jerat Pidana Korupsi

Pasal 25 Perma itu menyatakan jika terhukum korporasi tidak membayar denda maka harta korporasi dapat disita dan dilelang untuk membayar denda. Sedangkan Pasal 28 menyatakan pidana denda sebagai pidana pokok yang dijatuhkan.

Penuntut umum bisa menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana dengan terlebih dahulu menjerat orang-orang yang menyuap. “Banyak korporasi yang berbentuk perusahaan lain yang berfungsi sebagai perusahaan boneka.” Sedangkan dalangnya adalah pihak lain yang berada di luar perusahaan itu.

Baca juga:
Diduga Menistakan Agama, Rais Aam PBNU: Ahok Tak Perlu Tabayun
Perempuan Ini Histeris Terjebak Banjir di Exit Jalan Tol Cikunir

Menurut Suhadi, yang perlu dibidik terlebih dulu adalah pemegang kendali korporasi sehingga muncul perbuatan tindak pidana. Pelaku tindak pidananya belum tentu pengurus seperti direksi atau pengurus lain. Namun ada kemungkinan orang yang dilimpahi wewenang oleh pihak tertentu yang bisa dijerat.

Suhadi mengatakan salah satu pengguna dari peraturan itu adalah KPK. Sehingga Perma itu dikeluarkan untuk menjadi petunjuk lebih jelas mengenai subjek hukum berupa korporasi. Ia mengakui selama ini korporasi jarang sekali bisa dibawa ke ranah pidana. Padahal dalam tindakan pidana, mereka mengambil sejumlah keuntungan dari perbuatan pribadi.

DANANG FIRMANTO






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

2 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

7 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

8 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

8 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

8 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

8 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

8 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

8 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati