Raja Arab Akan Hajikan Keluarga Anggota Densus 88 yang Tewas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua dari kiri) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) saat konfrensi press mengenai rapat terbatas tentang daftar negatif investasi di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua dari kiri) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) saat konfrensi press mengenai rapat terbatas tentang daftar negatif investasi di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Kerajaan Arab Saudi akan memberikan apresiasi kepada anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Markas Besar Polri yang terlibat dalam penanggulangan terorisme. Bentuk apresiasi tersebut adalah pembiayaan ibadah haji.

    "Untuk anggota Densus 88 yang meninggal dunia dalam tugas, orang tua dan keluarganya per tahun akan dihajikan Kerajaan Arab Saudi," kata Pramono saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Februari 2017.

    Baca juga: Raja Arab Bawa 1.500 Orang Termasuk 25 Pangeran ke Indonesia

    Pramono menjelaskan, pembiayaan ibadah haji itu diberikan kepada keluarga anggota Densus 88 yang tewas dalam tugas lantaran dianggap sebagai syuhada. Syuhada bisa diartikan mereka yang tewas karena membela agama Islam.

    Hal itu, ucap Pramono, akan ditegaskan dalam kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia nanti. Hal itu sekaligus untuk menunjukkan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi akrab dan dekat.

    Berdasarkan data yang Pramono miliki, Raja Salman dan rombongan akan berada di Indonesia dari 1 Maret sampai 9 Maret 2017.

    Menurut Pramono, Salman akan membawa sekitar 1.500 orang yang terdiri atas menteri, pengusaha, dan pangeran.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.