Suap di Kemenakertrans, Nova Riyanti Jadi Saksi KPK

Reporter

Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (Noriyu). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nova Riyanti Yusuf. Nova diperiksa sebagai saksi atas tersangka anggota DPR Charles Jones Mesang. Pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan pada Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2014.

Nova mengaku akan membantu KPK menyelesaikan perkara dugaan suap tersebut. “Kami sudah berikan informasi yang dibutuhkan KPK sesuai yang kami ingat,” kata dia di KPK, Selasa, 21 Februari 2017.

Nova berharap semua informasi yang diberikan bisa cukup bagi penyidik untuk mengusut kasus yang menyeret nama Charles. Kasus itu muncul saat Charles menjabat sebagai anggota Komisi bidang Ketenagakerjaan DPR.

Baca juga:
Partai Pendukung Ahok Minta Proses Hukum Dihormati
4 Menteri Ini Penasaran Soal Fatwa MA Terkait Status Ahok

Adapun Nova membantah pihaknya ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan petinggi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai pimpinan, ia mengatakan bertugas memimpin sidang, pembahasan anggaran, termasuk menandatangani anggaran. Ia mengakui bahwa ada dinamika dalam pembahasan anggaran optimalisasi pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan pada Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2014. “Tapi semua sudah saya sampaikan ke penyidik,” ucap Nova.

Nova menuturkan komisinya waktu itu hanya bergerak sesuai dengan usulan kementerian. Ia mengaku tidak mengetahui soal pentingnya penambahan dana optimalisasi. Sebab itu telah dibahas di Badan Anggaran DPR. Berkaitan dengan dugaan bagi-bagi fee, Nova pun telah menyampaikan ke penyidik. “Sudah disampaikan semua pokoknya saya transparan, apa yang saya tahu itu sudah saya sampaikan termasuk bukti-bukti berkas,” tutur dia.

Charles merupakan salah satu tersangka dari pengembangan kasus mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddien Malik. Ia diduga menerima suap terkait pembahasan anggaran optimalisasi pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan pada Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2014.

Duit suap sebesar Rp 9,75 miliar yang diterima Charles diduga berasal dari total anggaran optimalisasi anggaran tersebut. Ia menerimanya bersama dengan Jamaluddien. Charles disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DANANG FIRMANTO






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

3 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

3 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

3 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.