Partai Pendukung Ahok Minta Proses Hukum Dihormati  

Reporter

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa mengenakan pita hitam bertuliskan #SAVEDPR saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Desember 2015. Usai mendeklarasi Aksi #SAVEDPR, sebanyak 31 anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna yang membahas persetujuan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU Tax Amnesty. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Dwi Ria Latifa, mengatakan umat Islam sebaiknya tidak mengeluarkan ancaman ihwal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Ucapan semacam itu, kata Dwi, dikhawatirkan dapat menimbulkan kelompok menekan aparat penegak hukum.

"Sehingga yang akan terjadi adalah hukum rimba," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan massa 212 jilid II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Ria mengatakan partainya memang merupakan partai pendukung Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun, bicara tentang hukum, ujar dia, semua pihak harus menghormati dan menunggu hingga putusan inkracht. "Siapa pun itu," ucapnya.

Baca juga:
Menteri Tjahjo Kumolo Berkukuh Pertahankan Jabatan Ahok
Ini Respons Presiden Jokowi Terkait Fatwa MA Soal Ahok

Terkait dengan pengaktifan kembali Ahok, Ria menjelaskan, saat ini sebagian anggota DPR tengah mengajukan hak angket dan akan segera dibawa ke sidang paripurna. Menurut dia, disetujui atau tidak hak angket itu, harus dihormati.

Perihal tuntutan massa agar DPR memerintahkan pengadilan untuk menahan Ahok, Ria menganggap hal itu sebagai sebuah intervensi. DPR, kata dia, tidak bisa melakukan itu. "Ketika satu proses hukum berjalan, tidak ada yang boleh mengintervensi," katanya.

Sementara itu, politikus Partai NasDem, Akbar Faisal, menuturkan, partainya juga pendukung Ahok. Namun, terkait dengan hukum, dirinya menegaskan akan melakukan apa pun agar hukum ditegakkan. Akbar mengatakan aspirasi dari para ulama dan massa 212 ini merupakan pengingat bagi bangsa bahwa ada hal yang harus diselesaikan.

"Pimpinan, apa yang disampaikan warga kita ini harus didengarkan berdasarkan sumpah kita," tuturnya.

Baca juga:
Status Ahok, Menteri Dalam Negeri Siap Hadapi Gugatan di PTUN
Temui Jokowi, Alumnus Kelompok Cipayung Bahas Pancasila

Sementara itu, anggota dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Zacky Siradj, tidak banyak bicara tentang sikap partainya. Ia hanya menyampaikan bahwa semua aspirasi para ulama ini akan dicatat. Dalam rapat dengar pendapat ini tidak tampak kehadiran anggota Komisi Hukum dari Fraksi Hanura.

Adapun para ulama yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath menuntut Ahok diberhentikan sementara dari jabatannya. Selain itu, mereka meminta kriminalisasi terhadap ulama dihentikan.

AHMAD FAIZ






Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

21 menit lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

16 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

3 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

3 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.