4 Menteri Ini Penasaran Soal Fatwa MA Terkait Status Ahok

Reporter

Editor

Pruwanto

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarnya fatwa Mahkamah Agung mengenai status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memancing keingintahuan empat menteri yang ikut Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa 21 Februari 2017. Keempat menteri itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pariwisata Arif Yahya.

Mereka tampak meriung di ruangan rapat yang membahas proyek strategis nasional itu. Para menteri itu seolah menanti sikap Mahkamah Agung yang diteken oleh Ketua Mahkamah Hatta Ali.  "Saya tetap pada keyakinan saya,” kata Tjahjo Kumolo ketika ditanya mengenai tanggapannya atas isi fatwa Mahakamah Agung itu. “Saya siap mempertanggungjawabkan kepada bapak Presiden Joko Widodo apa yang saya putuskan.”

Baca: Terima Fatwa Mahkamah Agung, Menteri Tjahjo: Surat MA Itu Rahasia...

Sampai di ruang rapat terbatas hari ini, Tjahjo langsung menunjukkan isi surat MA ke sejumlah menteri. Di hadapan empat menteri yang ingin mengetahui fatwa MA itu, Tjahjo mengarahkan jari telunjuk ke bagian yang paling penting: pendapat Mahkamah Agung.  Pada bagian itu, MA menuliskan tak memberikan pendapat soal Ahok karena keputusan Tjahjo tengah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung memberikan jawaban atas permohonan fatwa yang diajukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Permintaan fatwa ini berkaitan dengan kembali aktifnya Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Padahal Basuki berstatus terdakwa atas ancaman hukuman empat tahun dan lima tahun penjara dalam dugaan kasus penistaan agama Islam. Sesuai Pasal 83 Undang-undang Pemerintahan Daerah, kepala daerah harus diberhentikan ketika diancam hukuman 5 tahun.

Sementara Menteri Dalam Negeri memutuskan mempertahankan Ahok dengan pertimbangan dakwaan Ahok bersifat alternatif.  Tjahjo kemudian mengaktifkan kembali Basuki yang sebelumnya nonaktif karena cuti kampanye.  Keputusan tersebut dipersoalkan oleh sejumlah kalangan, termasuk politikus koalisi partai yang tak mendukung Ahok pada pilkada DKI Jakarta.

Baca: Ahok Diaktifkan, MA & Ombudsman Kembalikan Putusan ke Tjahjo

Sekelompok pengacara yang menamakan diri Advocat Cinta Tanah Air dan Parmusi menggugat keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali Basuki. Gugatan yang juga diarahkan ke Presiden Joko Widodo didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Guru Besar Bidang Ilmu Adminstrasi Pemerintahan Daerah Hanif Nurcholis mendukung sikap kelompok ini. Hanif menganggap keputusan Kementerian Dalam Negeri tidak tepat.  "Menurut saya, kurang tepat karena regulasi sudah secara eksplisit ketika pasal yang dikenakan tersebut bisa dikenai ke siapapun," ujar Hanif di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Meskipun ada dua pasal (Undang-undang pemerintahan daerah), ancaman lima tahun dan empat tahun, tidak usah dibolak-balik.”

Baca: Soal Ahok, Pakar: Keputusan Mendagri Tidak Tepat

Tjahjo mengatakan surat fatwa MA itu telah ditunjukkan ke Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, tak berkomentar mengenai fatwa maupun keputusan yang diambil Tjahjo.  Tapi Tjahjo menyatakan siap menghadapi gugatan itu. "Nggak ada masalah,” kata Tjahjo. “Saya siap jika dipanggil ke PTUN."

Baca: Ini Kata Istana Soal Fatwa MA dan Gugatan Tentang Ahok

ISTMAN MP | ARKHELAUS W.






Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

2 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

3 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

4 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

6 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

6 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

12 hari lalu

Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

Presiden juga menyantap jenis makanan yang sama dengan peserta, yakni nasi kotak.


Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

12 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

Rakornas ini dalam upaya pengendalian inflasi.


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

18 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.


Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

21 hari lalu

Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama penting untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan harmoni.


PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

22 hari lalu

PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto senang di Jakarta sekarang program Jokowi-Ahok kembali dilanjutkan setelah Anies Baswedan pensiun.