Diultimatum Freeport, Begini Jawaban Presiden Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait proses sidang MKD DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD ini terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam lobi kontrak PT Freeport Indonesia. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait proses sidang MKD DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD ini terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam lobi kontrak PT Freeport Indonesia. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia mengeluarkan ancaman akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional bila tak ada titik temu mengenai kontraknya. Sejumlah pejabat pun ditanyai sikapnya atas rencana tersebut, termasuk Presiden Joko Widodo. Maka wartawan pun mengutarakan pertanyaan kepada Presiden Jokowi mengenai sikapnya atas rencana gugatan ke arbitrase jika negosiasi mentok.

    Baca:
    Freeport Sebut Pemerintah Jokowi Sepihak Putuskan Kontrak
    Freeport Beri Waktu Jokowi 120 Hari

    Para wartawan tampaknya berharap Jokowi memberi jawaban yang gamblang. Dengan mengarahkan telunjuk tangan ke arah wartawan, Jokowi menjawab singkat. “Tanya ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017. Hanya itu yang dikatakan Presiden mengenai ultimatum Freeport.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menuturkan pemerintah hanya menjalankan peraturan. Apa pun yang akan dilakukan PT Freeport Indonesia diserahkan kepada mereka.

    "Terserah merekalah. Kami kan menjalankan peraturan perundang-undangan," ucap Bambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat, Senin, 20 Februari 2017.

    Pada hari itu, Chief Executive Officer Freeport-McMoran Richard Adkerson mengultimatum Indonesia dengan memberi tenggat 120 hari untuk menyelesaikan persoalan kontraknya. Tenggat dihitung sejak pertemuan terakhir kedua pihak pada Senin, 13 Februari 2017. "Dalam surat itu, ada waktu 120 hari di mana pemerintah Indonesia dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau tidak selesai, Freeport punya hak untuk melakukan arbitrase," ujar Adkerson.

    Baca: Cerita Bos Freeport McMoran Temui Jonan dan Sri Mulyani

    Adkerson menyatakan pihaknya bersiap membawa permasalahan antara Freeport dan pemerintah ke lembaga arbitrase internasional jika selama jangka waktu itu permintaan Freeport tak dipenuhi pemerintah.

    ADITYA BUDIMAN | DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.