Menteri Tjahjo Kumolo Berkukuh Pertahankan Ahok dari Jabatannya

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkukuh bahwa keputusannya mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak salah meski yang bersangkutan berstatus terdakwa kasus penodaan agama.

Salah satu alasannya, kata dia, fatwa Mahkamah Agung tidak memberikan pendapat hukum apa pun atas keputusannya tersebut. "Surat (fatwa) Mahkamah Agung jelas. Mahkamah Agung tidak dapat memberi pendapat hukum," ucap Tjahjo di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Februari 2017.

Baca: Status Ahok, Mendagri Siap Hadapi Gugatan di PTUN

Status Ahok yang menjabat kembali seusai cuti kampanye tengah menjadi perdebatan hukum. Sebab, Ahok kini menjadi terdakwa perkara penodaan agama dengan dua ancaman hukuman, yaitu 4 tahun dan 5 tahun penjara.

Mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah harus diberhentikan ketika diancam hukuman 5 tahun kurungan. Banyak pihak beranggapan bahwa Ahok seharusnya diberhentikan. Namun pemerintah memutuskan mempertahankan Ahok dengan pertimbangan dakwaan Ahok bersifat alternatif.

Keputusan pemerintah itu mendorong sejumlah pihak menggugat Presiden Joko Widodo dan Tjahjo ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta meminta fatwa Mahkamah Agung. Pada Rabu, 23 Februari 2017, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Tjahjo terkait dengan keputusan itu.

Simak: Terima Fatwa Mahkamah Agung, Menteri Tjahjo: Surat MA Itu Rahasia...

Tjahjo yakni tidak bersalah karena Presiden Jokowi juga tidak mengomentari keputusannya. Tjahjo menganggap hal itu sebagai bentuk kepercayaan kepadanya.

"Saya sendiri yakin pada keyakinan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo tentang apa yang saya putuskan," tuturnya.

ISTMAN M.P.

Baca juga:
Aksi 212, Orator Ini Tuntut Ahok Dipenjara
Ini Respons Presiden Jokowi Terkait Fatwa MA Soal Ahok







Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

22 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

22 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

22 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.