Menteri Tjahjo Kumolo Berkukuh Pertahankan Ahok dari Jabatannya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkukuh bahwa keputusannya mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak salah meski yang bersangkutan berstatus terdakwa kasus penodaan agama.

    Salah satu alasannya, kata dia, fatwa Mahkamah Agung tidak memberikan pendapat hukum apa pun atas keputusannya tersebut. "Surat (fatwa) Mahkamah Agung jelas. Mahkamah Agung tidak dapat memberi pendapat hukum," ucap Tjahjo di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Februari 2017.

    Baca: Status Ahok, Mendagri Siap Hadapi Gugatan di PTUN

    Status Ahok yang menjabat kembali seusai cuti kampanye tengah menjadi perdebatan hukum. Sebab, Ahok kini menjadi terdakwa perkara penodaan agama dengan dua ancaman hukuman, yaitu 4 tahun dan 5 tahun penjara.

    Mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah harus diberhentikan ketika diancam hukuman 5 tahun kurungan. Banyak pihak beranggapan bahwa Ahok seharusnya diberhentikan. Namun pemerintah memutuskan mempertahankan Ahok dengan pertimbangan dakwaan Ahok bersifat alternatif.

    Keputusan pemerintah itu mendorong sejumlah pihak menggugat Presiden Joko Widodo dan Tjahjo ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta meminta fatwa Mahkamah Agung. Pada Rabu, 23 Februari 2017, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Tjahjo terkait dengan keputusan itu.

    Simak: Terima Fatwa Mahkamah Agung, Menteri Tjahjo: Surat MA Itu Rahasia...

    Tjahjo yakni tidak bersalah karena Presiden Jokowi juga tidak mengomentari keputusannya. Tjahjo menganggap hal itu sebagai bentuk kepercayaan kepadanya.

    "Saya sendiri yakin pada keyakinan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo tentang apa yang saya putuskan," tuturnya.

    ISTMAN M.P.

    Baca juga:
    Aksi 212, Orator Ini Tuntut Ahok Dipenjara
    Ini Respons Presiden Jokowi Terkait Fatwa MA Soal Ahok



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.