Strategi Hadapi Penyidikan, Munarman FPI Cabut Praperadilan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyapa wartawan usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Meski telah berstatus tersangka, namun Polda Bali belum melakukan penahanan terhadap Munarman. Foto: Johannes P. Christo

    Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyapa wartawan usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Denpasar, Bali, 14 Februari 2017. Meski telah berstatus tersangka, namun Polda Bali belum melakukan penahanan terhadap Munarman. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta  - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman mencabut permohonan praperadilan kasusnya di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Salah seorang anggota tim kuasa hukum Munarman Kapitra Ampera mengatakan,  pencabutan praperadilan itu bagian dari strategi.

    "Itu strategi saja. Karena buat apa kami buang energi. Secara lokus, secara peristiwa pidana, (kasus) itu juga di Jakarta," kata Kapitra di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

    Baca: Praperadilan Munarman, Puluhan Pecalang Penuhi Pengadilan

    Kapitra mengatakan pernyataan Munarman yang dipermasalahkan pelapor dalam kasus dugaan penghinaan terhadap pecalang terjadi bukan di Bali, melainkan di Jakarta. Menurut Kapitra, Polda Bali tidak berhak mengurus kasus tersebut. "Itu melanggar azas teritorial," kata dia.

    Munarman dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap pecalang dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Pernyataan Munarman itu muncul saat ia mendatangi kantor sebuah media massa di Jakarta. Kasus itu dilaporkan ke Polda Bali yang kemudian meningkatkan status Munarman menjadi tersangka.

    Kapitra menambahkan  pencabutan praperadilan itu juga sekaligus memberi waktu bagi Kepolisian untuk mencermati kasus tersebut. Kapitra bersikeras tak ada pelanggaran pidana yang dilakukan Munarman.

    Simak:Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Munarman FPI Cabut Praperadilan

    Kapitra  justru mendesak penyidik agar menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada kasus ini. Kapitra membandingkan kasus Munarman ini dengan kasus penistaan agama yang menjerat dosen FISIP Universitas Indonesia Ade Armando yang kemudian dibebaskan. "Kami desak agar kasusnya di-SP3-kan. Ade Armando saja langsung di-SP3," kata Kapitra.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.