Soal Ahok, Pakar: Keputusan Mendagri Tidak Tepat  

Reporter

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berinteraksi dengan warga pinggir kali kawasan Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, 20 Februari 2017. Rencananya Pemda DKI akan segera melakukan normalisasi, guna mengantisipasi terjadinya banjir yang sering terjadi dikawasan tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Guru besar bidang ilmu administrasi pemerintahan daerah Hanif Nurcholis menilai keputusan Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak tepat. Menurut saya, kurang tepat karena regulasi sudah secara eksplisit ketika pasal yang dikenakan bisa dikenakan kepada siapa pun, kata Hanif di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Hanif menyampaikannya sehubungan dengan status Ahok sebagai terdakwa penistaan agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata Hanif, telah mengatur masalah pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa. Meskipun ada dua pasal, ancaman 5 tahun dan 4 tahun, tidak usah dibolak-balik.

Baca:
Ini Alasan Anggota DPD Ramai-ramai Menolak Pengaktifan Ahok
Terima Fatwa Mahkamah Agung, Menteri Tjahjo: Surat MA Itu Rahasia...

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemberhentian sementara Basuki harus menunggu tuntutan dari jaksa. Alasannya, Ahok didakwa dengan dua pasal, yaitu Pasal 156 dan Pasal 156-a KUHP tentang Penodaan Agama.

Dalam KUHP, pelanggar Pasal 156 diancam hukuman paling lama 4 tahun penjara, sedangkan Pasal 156-a memberikan ancaman penjara maksimal lima tahun. Kalau logika saya ketika sudah didakwa itu sudah bisa dikenakan, ujar Hanif.

Tjahjo mengirim permohonan tafsir atas pasal itu ke Mahkamah Agung. Namun Ketua MA Hatta Ali menyatakan menyerahkan kembali tafsir MA ke Kementerian. Sebabnya, persidangan Basuki masih terus berlangsung dan telah ada gugatan yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara.

ARKHELAUS W.







Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

14 jam lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

15 jam lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

15 jam lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

16 jam lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

5 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

16 hari lalu

Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif pada Rabu, 19 November 2014.


Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

26 hari lalu

Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

Heru Budi Hartno mengatakan saat ini pihaknya masih membahas Pergub Penggusuran yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

31 hari lalu

Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

Heru Budi Hartono mengevaluasi proses pencabutan peraturan gubernur soal penggusuran yang diurus oleh Gubernur Anies Baswedan.


Anies Baswedan Minta Relawan IndonesiAnies Tawarkan Rekam Jejak, Bukan Visi Misi

33 hari lalu

Anies Baswedan Minta Relawan IndonesiAnies Tawarkan Rekam Jejak, Bukan Visi Misi

Anies Baswedan menyatakan rekam jejak lebih bisa diuji ketimbang visi misi yang bisa dibuat oleh orang lain.


Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

33 hari lalu

Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar reuni aksi 411 pada 4 November 2022 di depan Istana Merdeka