DPR Berjanji Teruskan Tuntutan Aksi 212 ke Presiden Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Umat muslim mengikuti aksi 212 jilid II di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 Februari 2017. Aksi yang digagas Forum Umat Islam (FUI) ini dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai penjuru Pulau Jawa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Umat muslim mengikuti aksi 212 jilid II di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 Februari 2017. Aksi yang digagas Forum Umat Islam (FUI) ini dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai penjuru Pulau Jawa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesetyo menemui massa aksi 212 ditemani Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PDIP Tri Medya dan Mulfahri dari Fraksi PAN di depan gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Selasa siang, 21 Februari 2017. Di depan massa, ia menyatakan DPR siap menampung aspirasi pengunjuk rasa untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

    Baca Juga:
    Aksi 212 Jilid II di Gedung DPR, Peserta Dapat Jatah Makan
    Demo di Depan Gedung MPR-DPR, Setya Novanto Minta Tertib

    Bambang Soesetyo hadir bersamaan dengan keluarnya delegasi perwakilan pengunjuk rasa aksi 212. Saya membawa Ketua Komisi III DPR Bambang Soesetyo, ucap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath.

    Khaththath menjelaskan, perwakilan massa diterima dengan baik oleh Komisi III DPR. Dalam pertemuan selama satu setengah jam, kata Khaththath, masih kurang lama karena masih banyak yang belum dibicarakan. Al Khaththath mengaku harus menemui massa, mengingat Rizieq Syihab juga datang ke DPR.

    Saat menemui massa, Bambang Soesetyo menjelaskan bahwa tuntutan aksi 212 telah ditampung dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Pertama, tuntutan menonaktifkan Ahok serta menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan mahasiswa, ujar Bambang.

    Baca juga: Massa Aksi 212 Mulai Padati DPR, Tuntut Penonaktifan Ahok

    Saat Bambang menjelaskan tuntutan akan ditampung, massa berteriak “buktikan” berkali-kali.
    Bambang juga mengatakan akan bertemu dengan Kapolri untuk membahas tuntutan tersebut.

    BENEDICTA ALVINTA | YY



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.